Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 324 dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi covid-19, hingga dana pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/7/2021).
"Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya itu baru 6,2 persen," kata Sri Mulyani.
Padahal, kata Sri Mulyani, anggaran untuk 324 daerah tersebut sebesar Rp 12,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 764 miliar.
"Jadi masih sangat kecil. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkannya saat ini," tegasnya.
Sementara itu, sebanyak 128 daerah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 22,5 persen.
Dengan total anggaran untuk 128 daerah tersebut sebesar Rp 6,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Selanjutnya 66 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 35,5 persen. Total anggaran untuk 66 daerah tersebut adalah Rp 5,6 triliun, dengan realisasi Rp 1,9 triliun.
Terakhir, sebanyak 24 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya di atas 50 persen atau tepatnya 61,1 persen. Dengan total anggaran sebesar Rp 670 miliar dengan realisasi sebesar Rp 410 miliar.
TERPOPULER
