alexametrics

Presiden Jokowi Minta Kredit UMKM Ditingkatkan Jadi 30 Persen di 2024

Chandra Iswinarno | Ummi Hadyah Saleh
Presiden Jokowi Minta Kredit UMKM Ditingkatkan Jadi 30 Persen di 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah pengusaha menemui presiden di Istana pada Rabu (8/9/2021). [BPMI Setpres]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sektor perbankan meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM menjadi 30 persen di tahun 2024.

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sektor perbankan meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM menjadi 30 persen di tahun 2024. Pasalnya angka kredit UMKM rata-rata sekitar 18 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu pelaku industri perbankan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (8/9/2021).

"Secara year on year, sekarang rata-rata sekitar 18 persen. Oleh karena itu bapak Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024," ujarnya. 

Namun Jokowi menegaskan, angka 30 persen itu merupakan angka agregat secara nasional. Ketua Umum Partai Golkar ini juga menuturkan, Jokowi mengakui dan paham, di sektor perbankan ada spesialisasinya masing-masing. 

Baca Juga: Presiden Jokowi ke Pengusaha : Ingat Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

"Sekarang seperti BRI mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun bapak presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen bukan berarti setiap banknya harus 30 persen, karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri," kata Airlangga.

Kemudian dalam pertemuan tersebut, Airlangga menuturkan pelaku industri perbankan mengusulkan terkait dengan pencadangan terhadap Non Performing Loan (NPL).

"Selama ini beberapa bank rata-rata sudah nasional sekitar 150 persen, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar akuntingnya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan. Karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran pajak perhitungan pajak. Nah ini bapak presiden meminta ini untuk di bahas lebih lanjut," ucapnya.

Selanjutnya, pelaku perbankan kata Airlangga juga menyampaikan  permasalahan di perbankan Himbara untuk UMKM yang terkait dengan bencana dan yang lain akibat bencana.

"Dari perbankan bisa dihapus bukukan, namun kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih, akibatnya UMKM-UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan. nah ini bapak presiden meminta untuk ditindak lanjuti," tutur Airlangga.

Baca Juga: 32 juta UMKM Ditargetkan Masuk Pasar Pasar Digital pada 2024

Selain itu Jokowi kata Airlangga juga menyoroti dan mengapresiasi penambahan kredit yang sudah meningkat menjadi 0,6 persen.

Komentar