Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara

Mohammad Fadil Djailani, Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Senin, 23 Februari 2026 | 17:51 WIB
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026). [Suara.com/Dicky Prastya]
baca 10 detik
  • Mensesneg Prasetyo Hadi telusuri angka rencana impor 105 ribu truk India.
  • Dewan desak tunda impor demi proteksi industri otomotif lokal dan lapangan kerja.
  • Impor diklaim guna jaga stabilitas logistik karena produksi lokal terbatas.

Suara.com - Rencana ambisius PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mendatangkan 105.000 unit pick-up dan truk dari India guna memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) menuai polemik panas. Pihak Istana Kepresidenan sendiri irit bicara dan tak tahu detail rencana impor itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak ingin gegabah dalam memberikan restu. Ia mengaku akan menelusuri lebih dalam terkait detail rencana pengadaan kendaraan operasional dalam skala masif tersebut.

"Ngecek dulu ya, ngecek dulu ya, angka-angkanya,” ujar Prasetyo singkat saat ditemui wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Langkah impor ini dinilai sebagai "pukulan" bagi industri otomotif nasional yang sedang berupaya mandiri. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa pabrikan dalam negeri sebenarnya sangat mumpuni.

Adisatrya memaparkan data bahwa kapasitas produksi pick-up nasional mencapai 1 juta unit per tahun dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terus meroket.

"Ini bukan hanya soal pengadaan barang, tapi keberpihakan terhadap ekonomi nasional. Seharusnya jadi instrumen industrialisasi dalam negeri untuk ciptakan lapangan kerja," tegas Adisatrya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku telah melayangkan pesan kepada pemerintah agar rencana ini dihentikan sementara. Menurutnya, keputusan krusial ini harus menunggu kehadiran Presiden di tanah air.

"Saya sudah sampaikan pesan agar ditunda dulu. Tentunya Presiden saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” kata Dasco di Kompleks Parlemen.

Menanggapi badai kritik tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, angkat bicara. Ia berdalih impor dilakukan justru untuk menyelamatkan stabilitas logistik nasional.

baca juga

Joao mengklaim produksi lokal yang berada di kisaran 70.000 unit tidak akan sanggup menutup kebutuhan tanpa mengganggu pasokan bagi industri lain yang permintaannya juga tengah melonjak.

"Kalau kita ambil semua di lokal, nanti mengganggu industri logistik lainnya. Ini demi menjaga harmonisasi," jelas Joao saat dikonfirmasi, Jumat (20/2/2026).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!

Terkait Rencana Borong 105 Ribu Mobil dari India, KPK Langsung Wanti-wanti Hal Ini!

News | Senin, 23 Februari 2026 | 17:14 WIB

KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian

KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian

News | Senin, 23 Februari 2026 | 17:11 WIB

Bos Agrinas Pangan Manut Diminta Tunda Impor Pikap dari India

Bos Agrinas Pangan Manut Diminta Tunda Impor Pikap dari India

Bisnis | Senin, 23 Februari 2026 | 17:02 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×