Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara membuka kemungkinan mengintegrasikan program penggantian atap rumah rakyat atau gentingisasi dengan skema bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rumah subsidi.

Namun, Ara mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian teknis. Pemerintah tengah menyiapkan skema agar program gentingisasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan program perumahan yang sudah ada di lapangan.

Ia sudah meminta para Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP untuk mengkaji opsi pengintegrasian program gentengisasi itu.

“Saya sudah minta Pak Fitra meninjau (gentengisasi) dengan kaitan dengan BSPS ya Pak Fitra?” ujar Ara di usai pertemuan dengan Gubernur Lampung dan Gubernur Sulawesi Tengah di Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut integrasi juga bisa diperluas ke program rumah subsidi apabila secara teknis memungkinkan. Pemerintah kini sedang menghitung berbagai aspek sebelum kebijakan dijalankan.

“Pak Heru juga kalau bisa (gentingisasi) kaitkan dengan rumah subsidi ya,” ujarnya.

Menurut Ara, program gentingisasi sendiri memiliki tujuan meningkatkan kenyamanan hunian masyarakat. Pemerintah ingin memastikan rumah rakyat lebih layak sekaligus tetap memperhatikan dampak ekonominya.

“Gentingisasi itu, atau program, tujuannya pertama kan supaya enggak panas ya rumah rakyat itu,” ucapnya.

Selain faktor kenyamanan, pemerintah juga ingin kebijakan tersebut dapat menggerakkan ekonomi daerah. Ara mengatakan pemerintah mulai memetakan sentra produksi genteng yang berpotensi dilibatkan.

“Kedua, dalam menjalankan tentu harus, bisa menggerakkan ekonomi. Makanya saya sudah komunikasi dengan Pak KDM (Gubernur Jawa Barat), ada di Majalengka, ada di Jatiwangi, itu sudah tradisional lama,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga menerima informasi adanya sentra produksi lain di sejumlah wilayah. Lokasi-lokasi tersebut akan ditinjau untuk melihat kesiapan produksi jika program dijalankan.

“Saya dapat informasi ada di Purwakarta, nanti kita akan tinjau. Kemudian juga saya dapat informasi dari Ibu Dirjen ya, di Bogor ya, itu ada ya. Kemudian ada di Bekasi juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengaku tidak ingin tergesa-gesa menerapkan kebijakan ini. Sejumlah aspek masih dihitung agar program dapat berjalan realistis di lapangan.

“Tentu kita harus berpikir komprehensif. Tujuan baik Bapak Presiden tadi, kita sebagai pembantunya mempelajari dengan detail ya,” kata Ara.

Beberapa faktor yang kini dikaji antara lain kualitas bahan, harga produk, serta kapasitas produksi industri genteng. Penilaian ini disebut penting sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

“Tentu kualitasnya, harganya, kemampuan produksinya, ya, dan sebagainya, dan sebagainya,” pungkasnya.