alexametrics

Hingga Agustus 2021, Pemerintah Sudah Belanjakan Anggaran Rp 1.560 Triliun

Chandra Iswinarno | Mohammad Fadil Djailani
Hingga Agustus 2021, Pemerintah Sudah Belanjakan Anggaran Rp 1.560 Triliun
Menkeu Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2021). [Tangkapan layar]

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN terus menunjukkan kinerja yang baik.

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sampai dengan Agustus 2021 APBN terus menunjukkan kinerja yang baik.

Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp 1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen.

Lebih detail, realisasi belanja barang kementerian/lembaga sebesar Rp 255,2 triliun, tumbuh 60,4 persen.

"Kenaikan didominasi dari Kementerian Kesehatan yang belanjanya masih memiliki korelasi dengan Covid-19 dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu dunia usaha terutama UMKM," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Pada Agustus 2021, Defisit APBN Capai Rp383,2 Triliun

Di sisi lain, Kementerian PUPR belanja berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan, Kementerian Agama belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan BLU Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit.

“Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkapnya.

Tak hanya itu, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta.

Kemudian bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien Covid yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kementerian Agama menerima BOS.

Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun juga menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif.

Baca Juga: Ada Dana Sisa Rp 245,6 Triliun di APBN 2020, Sri Mulyani: Untuk Amankan Pasokan Vaksin

Kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Kepolisian, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat.

Komentar