Ahli Kebijakan: Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Prinsip Good Governance

Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:44 WIB
Ahli Kebijakan: Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Prinsip Good Governance
Tembakau merupakan bahan utama rokok. (Shutterstock)

Suara.com - Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Kesehatan terus menuai polemik. Upaya revisi beleid tersebut dinilai belum memenuhi partisipasi publik dan tidak memiliki evaluasi yang mendalam sehingga cacat prosedur.

Dosen sekaligus Ahli Kebijakan Publik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Riant Nugroho menyampaikan, bahwa dalam membentuk suatu kebijakan sejatinya harus melibatkan publik dan tidak boleh didasari atas kepentingan satu pihak saja.

Begitupun dalam hal revisi PP 109 /2012 yang mana harus memikirkan dampak publik atas kebijakan yang dibuat. Dalam hal ini revisi PP 109/2012 akan merugikan Industri Hasil Tembakau (IHT), petani tembakau sampai dengan pedagang rokok ritel. Oleh sebab itu, untuk menyusun dan membentuk aturan itu harus dievaluasi secara mendalam.

“Kalau kebijakan belum ada evaluasinya kemudian mau diubah, itu adalah kejahatan. Pemerintah tidak bisa mengkhianati prinsip Good Governance, jadi harus ada evaluasi yang benar, baik dilihat dari kepentingan nasional, politik dan evaluasi kebijakan internasional,” terang Riant dalam diskusi hukum Urgensi Revisi PP 109/2012 ditulis Selasa (26/10/2021).

Yang terpenting juga, kata Riant, dalam membuat kebijakan itu harus didasari besarnya kepentingan nasional atau national interset sebanyak 75%, kemudian global interest 23% dan setelah itu enemy interest 3%. Oleh karena itu, pemerintah jangan sampai memperbesar ruang dominasi global.

“Kalau sampai memperbesar kepentingan global, ini namanya negara jajahan. Pembuatan kebijakan yang unggul itu ada tiga ciri: cerdas, bijaksana dan memberikan harapan. Jadi proses revisi (PP 109/2012) yang hari ini dikerjakan, lebih baik berhenti dulu, back to zero, kemudian baru digagas, apakah kebijakan sudah ada mencapai hasil yang dikehendaki, atau kurang, atau justru melebihi,” ungkap dia.

Seperti diketahui, rencana revisi PP 109/2012 digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui mekanisme Izin Prakarsa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak masuk ke dalam prioritas Pemerintah untuk disusun peraturannya tahun ini, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021.

Pakar Hukum International sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, rencana revisi PP 109/2012 tidak mendesak. Menurutnya, ada indikasi intervensi asing yang mengganggu kedaulatan negara lewat dorongan rencana revisi PP109/2012. Maka dari itu ia meminta revisi peraturan itu sebaiknya tidak dilanjutkan.

“Masalah revisi PP 109/2012 ini terdapat pihak tertentu yang mengganggu kedaultan negara berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT). Padahal kalau kita bicara mengenai industri hasil tembakau ini banyak menopang lapangan kerja, kehidupan masyarakat dan juga perekonomian nasional,” terang Hikmahanto dalam paparannya.

baca juga

Dengan begitu ia meminta kepada pemerintah untuk tetap teguh dan jangan sampai diintervensi oleh negara lain ataupun LSM asing tersebut.

Plt. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Roberia menyampaikan dalam hal mengajukan perubahan aturan melalui Izin Prakarsa, maka pemohon tidak bisa jalan sendiri, melainkan wajib membentuk panitia antar kementerian untuk masuk ke dalam harmonisasi aturan di Kemkumham.

“Setelah memahami prosedur ini, dinamikanya bisa kita lihat apakah ada urgensi dalam revisi PP 109/2012 itu. Harus ada harmonisasi karena bisa saja kementerian satu bilang ini harus direvisi, kementerian yang lain mengatakan sebaliknya. Maka rapat harmonisasi harus terjadi dan kesepakatan harus terlebih dahulu terjadi,” ungkap Roberia.

Tak hanya lintas kementerian, kata Roberia, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga di jamin dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun partisipasi masyarakat diikutsertakan dalam tahap perencanaan, selanjutnya dalam menyusun aturan pemrakarsa harus melakukan uji publik. Dengan kata lain prosedur penyusunan kebijakan harus melalui beberapa tahap.

“Tidak bisa sepihak, ada rapat persiapan, rapat pleno siapa yang mau diundang untuk uji publik,” ungkap dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Eksistensi Tembakau Kokoh Menopang Kebutuhan Hidup Petani

Eksistensi Tembakau Kokoh Menopang Kebutuhan Hidup Petani

Bisnis | Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:50 WIB

Jika Tarif Cukai Naik, Masyarakat Indonesia Bisa Downgrade ke Rokok Ilegal

Jika Tarif Cukai Naik, Masyarakat Indonesia Bisa Downgrade ke Rokok Ilegal

Kaltim | Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:03 WIB

Wacana Revisi PP 109/2012 Tidak Mendesak dan Belum Penuhi Unsur Partisipasi Publik

Wacana Revisi PP 109/2012 Tidak Mendesak dan Belum Penuhi Unsur Partisipasi Publik

Bisnis | Jum'at, 22 Oktober 2021 | 06:04 WIB

Terkini

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Mengejutkan! ESDM Banten Ungkap Potensi Emas dan Migas di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Banten | Senin, 16 November 2026 | 23:54 WIB

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Kecelakaan Maut Biskita Bogor Bukan Kali Pertama

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 23:50 WIB

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

PERADI Profesional Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara dan Untar, Perkuat Bidang Ini

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 22:55 WIB

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

News | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Imigrasi Sumut Tegaskan Komitmen Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 22:28 WIB

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Kemenkeu Ungkap Nasib Terbaru Aset Tommy Soeharto usai Tak Laku-laku Dilelang Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:27 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, DPR Singgung Tanggung Jawab Moral Pejabat

News | Senin, 16 November 2026 | 22:18 WIB

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Perbanas dan Gunadarma Berebut Gelar Juara Campus League Futsal Jabodetabek 2026

Bola | Senin, 16 November 2026 | 22:14 WIB

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Apa Itu Honey Trap? Detektif Jubun Soroti Kasus Alice Huang, Saat Cinta Jadi Celah Spionase

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 22:12 WIB

×