-
Duh! Revisi PP 109/2012 Bisa Renggut Kesejahteraan Pekerja
Rencana revisi ini dinilai akan mengancam kesejahteraan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri tembakau yang selama ini menjadi sawah ladang bagi mereka.
Selengkapnya -
Pelaku Industri Rokok Blak-blakan soal Ngerinya Jika PP 109/2012 Direvisi
Rencana pemerintah untuk merevisi PP 109/2012 dinilai akan semakin menekan keberadaan IHT, imbasnya jutaan masyarakat di IHT terancam kehilangan pekerjaan.
Selengkapnya -
Tak Perlu Direvisi, Pelaku Industri Nilai Aturan PP 109/2012 Sudah Tepat Atur Pertembakauan
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi menilai PP 109/2012 masih mumpuni dan sudah tepat dalam mengatur ekosistem pertembakauan.
Selengkapnya -
Pekerja Hingga Konsumen Ramai-ramai Tolak Revisi PP 109/2012, Begini Alasannya
Sejumlah pihak menolak revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Selengkapnya -
Sambangi Moeldoko, KOMPAK Serahkan Mural Dukungan Revisi PP 109 Tahun 2012
KOMPAK meminta Moeldoko menyampaikan kepada presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan revisi PP 109 tahun 2012.
Selengkapnya -
Penundaan Revisi PP 109 Tahun 2012 Ancam Masa Depan Anak Indonesia
Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2018 menyebut angka perokok anak masih sangat tinggi, yakni 9,1 persen.
Selengkapnya -
Pemerintah Timbang Seluruh Aspek Dalam Memutuskan Revisi PP 109/2021
Pemerintah diniliai akan mempertimbangkan semua aspek dengan bijak ketika memutuskan untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012.
Selengkapnya -
Ahli Kebijakan: Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Prinsip Good Governance
Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Kesehatan terus menuai polemik.
Selengkapnya -
Wacana Revisi PP 109/2012 Tidak Mendesak dan Belum Penuhi Unsur Partisipasi Publik
Berkenaan dengan masalah revisi PP 109/2012 ini terdapat pihak tertentu yang mengganggu kedaulatan negara berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Selengkapnya -
Kemenkumham: Permohonan Izin Prakarsa Harus Penuhi Empat Syarat
Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat.
Selengkapnya -
Pemerintah Seharusnya Dengar Aspirasi Petani Tembakau Terkait Revisi PP 109
Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari masyarakat termasuk yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
Selengkapnya -
Pakar: Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Harus Dilihat Secara Komprehensif
Revisi PP 109/2012 ini tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.
Selengkapnya -
Izin Prakarsa Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Kaidah Konstitusi
Polemik rencana revisi PP 109 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Selengkapnya -
Akademisi Minta Pemerintah Tidak Lanjutkan Revisi PP 109
Akademisi dari Universitas Trisakti mendorong pemerintah untuk tidak melanjutkan revisi PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Selengkapnya -
Revisi Aturan Tembakau Dinilai Tidak Tepat, Pakar: Apa Urgensinya?
Rencana pemerintah merevisi PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dinilai akan menambah kesulitan di masyarakat.
Selengkapnya -
Polemik PP 109, KNPK: IHT Punya Dampak Besar Bagi Masyarakat
Ada campur tangan lembaga asing pada kebijakan revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Selengkapnya -
Wacana Revisi Aturan Tembakau, Gerbang Tani : Pertimbangkan Nasib Petani
Sekretaris Jenderal Gerbang Tani Billy Ariez menjelaskan rencana pemerintah merevisi PP 109 Tahun 2012 harus mempertimbangkan dampaknya terhadap petani tembakau.
Selengkapnya -
Revisi PP 109 Disebut Bakal Membuat Petani Tembakau Sengsara
Revisi PP 109/2012 dinilai akan menyengsarakan petani tembakau.
Selengkapnya -
Hidden Agenda Terkait Rencana Revisi PP 109 di Tengah Penanganan Pandemi
Ada hidden agenda terkait kebijakan revisi PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Selengkapnya -
Komoditas Tembakau Penggerak Ekonomi Wilayah Rembang
APTI menolak tegas rencana revisi beleid tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Selengkapnya