Hadiri ICHSS 2021 President University, Airlangga Berharap Entrepreneur RI Tumbuh

“Pemerintah tidak pernah mengurangi jumlah tes,” tegasnya.

Mengutip Indeks Nikkei, Airlangga memaparkan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia bahkan lebih baik dari Filipina, Malaysia, Singapura, India, United Kingdom dan bahkan AS.

Ia menjelaskan menjelaskan tiga strategi yang diterapkan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19, yaitu deteksi, perubahan perilaku, dan vaksinasi. Pada tahap deteksi, pemerintah meningkatkan screening dan epidemiological test, serta contact tracing. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pengawasan genomik, karantina yang ketat, dan wajib PCR.

Untuk perubahan perilaku, pemerintah mengonversi 30%-40% tempat tidur rumah sakit dan memasok semua logistik rumah sakit dan sumber daya manusia. Dokter magang dan co-assistant, sebagai tambahan tenaga kesehatan, dikerahkan, kriteria pasien rawat inap diperketat, dan tempat penampungan sebagai pusat isolasi ditingkatkan.

Sedangkan untuk vaksinasi, 50% pasokan vaksin dialokasikan untuk wilayah umum dan tingkat mobilitas yang tinggi, serta 80% masyarakat Indonesia ditargetkan sudah mendapatkan vaksin hingga akhir tahun ini.

Upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 berdampak terhadap kinerja perekonomian. Airlangga membeberkan faktanya. Pada kuartal II-2021, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 16 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,16%.

Untuk sektor yang sedang dalam pemulihan saat ini adalah sektor industri, transportasi, retail, akomodasi, pertanian, hingga perumahan. Ia menyampaikan bahwa strategi yang diterapkan adalah dengan memberikan konsumen kepercayaan dan keringanan pajak, terutama pada sektor otomotif dan properti.

Ungkap Airlangga, tantangan saat ini sebenarnya adalah demografi Indonesia yang kebanyakan dari Generasi Z dan milenial yang melek digital.

“Ini tentu tantangan bagi PresUniv. Bonus demografi ini adalah kunci pertumbuhan Indonesia di masa mendatang,” katanya.

Ini perlu menjadi perhatian, karena ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Airlangga mengutip data yang menyebutkan bahwa 41,9% total transaksi ekonomi digital di ASEAN datang dari Indonesia.

“Ini peluang bagi mahasiswa untuk melakukan bisnis digital, seperti financial technology (fintech), e-commerce, layanan kesehatan digital, education technology (edutech), hingga health tech,” jelasnya.

“Mahasiswa saat ini adalah digital talents dan entrepreneurs masa depan. Saya berharap jumlah entrepreneurs kita dapat tumbuh hingga 5% dari seluruh populasi. Saat ini rasionya masih sangat rendah, yaitu 3,5%. Dan area potensial yang perlu dikembangkan adalah kemampuan teknologi digital, artificial intelligence, big data, atau yang sedang popular saat ini, yaitu crypto,” Airlangga menambahkan.

Pada akhir sesi Airlangga menceritakan upaya pemerintah mempercepat transformasi ekonomi melalui Making Indonesia 4.0 yang mengutamakan tujuh sektor utama, yaitu makanan & minuman, tekstil & garmen, otomotif, bahan kimia, elektronik, farmasi, dan peralatan medis.

“Semua sektor ini memiliki permintaan yang tinggi. Bahkan semasa pandemi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara media, akademik, bisnis, komunitas, dan pemerintah.

“Untuk akademik, universitas perlu fokus pada kurikulum entrepreneurship yang baik, yang mampu melahirkan dan menghasilkan start-up baru, termasuk menjadi akselerator bagi entrepreneurship,” tutupnya.

Sebagai platform akademik dan penelitian, untuk berbagi pengalaman internasional dan menggali cara terbaik dalam menghadapi berbagai dampak pandemi Covid-19, konferensi ini juga menghadirkan sembilan pembicara lainnya.

Mereka adalah Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, MH, staf khusus Wakil Presiden RI bidang Hukum; Prof. Dr. Tjut Sugandawaty Djohan, M.Sc., Guru Besar Ekologi, Biologi Konservasi, Limnologi, dan Ekologi Lahan Basah dari Universitas Gadjah Mada; Leonard C. Sebastian, Associate Professor and Coordinator of the Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University; Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani, Ph.D., Profesor Politik dan Hubungan Internasional di School of International Studies, Universiti Utara Malaysia; Dr. Katrina Tour, Dosen di Faculty of Education, Monash University; Muhammad A.S. Hikam, M.A., Ph.D., Kaprodi Hubungan Internasional, PresUniv; Ani Pudjiastuti, Ph.D., Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PresUniv; Dr. Mariana Molnar Gabor - Warokka, S.H., M.H., Tim Ahli Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.