Suara.com - Sejak pertengahan tahun 2021 silam, pemerintah China dilaporkan semakin gencar membuat aturan terkait video game. Salah satunya yang mengatur jam bermain bagi anak di bawah umur. Namun, tidak hanya itu saja, sejumlah perusahaan pembuat game dikabarkan terdampak hingga terancam bubar.
The National Press and Publication Administration (NPPA) selaku pihak yang diberi kewenangan dari pemerintah dalam perizinan perusahaan pembuat game secara tidak langsung menekan perusahaan-perusahaan kecil di negara itu.
Mengutip dari South Cina Morning Post, hingga saat ini, setidaknya ada 14 ribu izin perusahaan game dicabut. Jumlah ini sudah termasuk pihak yang bekerja sama dengan perusahaan game, mulai dari merchandise dan publisher yang merilisnya.
Meski cukup mengecewakan, hal ini diduga bukan karena perusahaan terkait yang tidak melapor melainkan NPPA yang diduga berhenti merilis izin regulasi di industri tersebut tanpa alasan yang jelas.
Hal ini diduga kuat berhubungan dengan ucapan Presiden Xi Jinping yang berencana membuat aturan ketat dalam bermain game.
Dalam salah satu pidato yang cukup mencuri perhatian pada tahun lalu, Xi Jinping mengaku khawatir video game memberi dampak buruk terhadap generasi muda, terlebih anak di bawah umur.
Pertengahan 2021 lalu, politisi dari partai komunis China ini merilis aturan main game online untuk anak di bawah umur. Ia juga memperketat aturan perusahaan pembuat game di negara itu.
Sejumlah perusahaan raksasa seperti Tencent hingga NetEase juga turut merasakan dampak ini. Sejak Juli 2021, dilaporkan ada cukup banyak perusahaan yang memilih hengkang dan mendirikan cabang baru di negara lain guna mengantisipasi kerugian.
Sebagai contoh, perusahaan miHoYo yang memilih mendirikan cabang baru di luar China guna tetap bsia beroperasi.
Perusahaan yang membesut game Genshin Impact ini juga masih belum memprediksi kemungkinan mereka akan kembali ke China meski tidak menjelaskan lebih jauh dimana mereka akan mendirikan kantor baru.
TERPOPULER
