Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.699.000
Beli Rp2.575.000
IHSG 6.172,340
LQ45 616,921
Srikehati 300,840
JII 375,650
USD/IDR 17.821

Menteri ESDM Arifin Tasrif Blak-blakan Soal BBM Premium Mau Dihapus; Tinggal Tujuh Negara yang Masih Pakai

Chandra Iswinarno, Achmad Fauzi

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:43 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif Blak-blakan Soal BBM Premium Mau Dihapus; Tinggal Tujuh Negara yang Masih Pakai
Ilustrasi bahan bakar premium di SPBU Pertamina.

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut pemerintah akan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang ramah lingkungan. Sehingga, hal ini yang mendasari BBM jenis premium akan dihapus.

Menurut dia, BBM jenis premium juga menghasilkan emisi yang besar dan berakibat pada tingkat polusi.

"Di dunia ini, cuma ada tujuh negara yang masih memakai premium dan untuk itu memang secara berangsur, bertahap, Pertamina sudah melakukan sosialisasi penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," ujar Arifin dalam konferensi pers pada Rabu (12/1/2022).

Arifin melanjutkan, dilihat dari tren penggunaan BBM saat ini, masyarakat juga lebih suka menggunakan BBM jenis Pertalite. Ditambah, ungkap dia, dengan penggunaan BBM jenis Premium yang kurang dari 1% di Pulau Jawa.

"Premium itu kalau di Jawa cuma ada 0,3 persen dan akan saya rasa dengan nature ini akan tergantikan. Ini alami, masyarakat sendiri yang memutuskan," ucapnya.  

"Kalau dilihat dari konsumennya sendiri, mereka senang menggunakan pertalite karena bisa memberikan kenyamanan bagi kinerja engine-nya dan maupun dari pemakai kendaraannya jadi," tambah dia.

Arifin menambahkan, dengan dihapusnya BBM premium maka pemerintah akan mulai memberikan subsidi secara tepat sasaran. Sebab, ia melihat saat ini banyak kebocoran subisdi BBM.

"Terkait dengan subisisdi tepat sasaran memang ini akan segera dimulai karena kalau tidak dimulai kapan lagi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa alokasi BBM-nya sudah terlakokasikan itu tepat sasaran. Banyak kebocoran yang memang butuh upaya untuk mengatasinya," katanya.

Sebelumnya, BBM jenis pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di sejumlah SPBU.

baca juga

Hal ini menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi.

Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premium berada di nilai 88.

Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR RI Desak Pemerintah Perjelas Kuota BBM Premiun

DPR RI Desak Pemerintah Perjelas Kuota BBM Premiun

Sumbar | Jum'at, 07 Januari 2022 | 20:36 WIB

Kurangi Polusi Udara, YLKI: Kendaraan di DKI Harusnya Tak Pakai BBM Premium

Kurangi Polusi Udara, YLKI: Kendaraan di DKI Harusnya Tak Pakai BBM Premium

News | Rabu, 29 Desember 2021 | 21:26 WIB

Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Ini Penjelasan Pertamina

Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Ini Penjelasan Pertamina

Sumsel | Senin, 27 Desember 2021 | 09:48 WIB

Terkini

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:47 WIB

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:23 WIB

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:42 WIB

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:37 WIB

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:53 WIB

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:48 WIB

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:39 WIB

Tanggapi MSCI, Ini 8 Strategi Pemerintah Perkuat Pasar Saham RI

Tanggapi MSCI, Ini 8 Strategi Pemerintah Perkuat Pasar Saham RI

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:37 WIB

Rupiah Menguat dan IHSG Rebound, Pelaku Usaha Nilai Kepercayaan Pasar ke RI Mulai Pulih

Rupiah Menguat dan IHSG Rebound, Pelaku Usaha Nilai Kepercayaan Pasar ke RI Mulai Pulih

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:26 WIB

Minat PIP Naik Saat Ancaman PHK Membayangi, Ekonom Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Lapangan Kerja

Minat PIP Naik Saat Ancaman PHK Membayangi, Ekonom Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Lapangan Kerja

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:17 WIB