Suara.com - Sekretaris keuangan untuk Pemerintah India T.V. Somanathan kembali menegaskan, cryptocurrency mungkin tidak akan diterima secara luas di India dan menolak kemungkinan menggunakannya sebagai alat pembayaran yang sah.
Bahkan, ia memprediksi rupee digital yang didukung oleh Reserve Bank of India, atau RBI akan diterima dengan baik oleh masyarakat dan membuat warga melupakan kripto.
Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah setempat yang tidak mengizinkan Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) untuk digunakan di India.
"Rupee digital yang dikeluarkan oleh RBI akan menjadi alat pembayaran yang sah," kata Somanathan.
"Semua bukan tender hukum, tidak akan, tidak akan pernah menjadi tender hukum. Bitcoin, Ethereum, atau NFT tidak akan pernah menjadi alat pembayaran yang sah. Anda dapat membeli emas, berlian, kripto, tetapi itu tidak akan memiliki otorisasi nilai oleh pemerintah," ujarnya lagi.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mencuri waktu untuk transaksi maupun mining kripto karena tidak otorisasi pemerintah.
"Tidak ada jaminan apakah investasi Anda akan berhasil atau tidak, seseorang mungkin menderita kerugian dan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk ini," ungkap dia.
Hal ini merujuk pada pengumuman Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman pada 1 Februari bahwa negara itu berencana untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral, atau CBDC, pada tahun 2023.
Ia menambahkan hal itu bisa memberikan "dorongan besar" bagi ekonomi digital. Dia juga mengusulkan agar transaksi pada aset digital dikenakan pajak pada tingkat 30%.
Anggota parlemen India sebelumnya telah melayangkan RUU yang bisa melarang penggunaan kripto di negara itu.
Namun, buletin pada Selasa dari majelis Parlemen India menunjukkan undang-undang itu tidak dipertimbangkan selama sesi anggaran hingga Mei. Sebaliknya, pemerintah mengumumkan acara pelatihan untuk anggota parlemen mengenai kripto dan pengaruhnya terhadap ekonomi.
TERPOPULER
