- Menkeu Purbaya menilai proyeksi Moody's tidak sejalan dengan data ekonomi Indonesia terbaru mengenai pertumbuhan dan stabilitas.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia Q4 2025 mencapai 5,39 persen, tertinggi pasca pandemi, dan pemerintah targetkan mendekati enam persen.
- Moody's mempertahankan peringkat Baa2 namun mengubah outlook menjadi negatif, menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan pemerintah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengomentari proyeksi ekonomi Indonesia yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Moody's Investors Service beberapa waktu lalu.
Menkeu Purbaya menilai kalau rating Moody's terhadap Indonesia tidak sejalan dengan data perekonomian terbaru.
"Ada yang offside kelihatannya," kata Purbaya, dikutip dari Antara, Jumat (13/2/2026).
Bendahara Negara mengungkapkan kalau sejumlah indikator perekonomian justru menunjukkan penguatan, mulai dari sisi pertumbuhan maupun stabilitas sosial dan politik.
Di segi pertumbuhan misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen di triwulan keempat (Q4) 2025. Ini dianggapnya paling tinggi dalam lima tahun terakhir usai pandemi Covid-19.
Sedangkan untuk tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,11 persen. Purbaya menganggap kalau itu juga termasuk tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara G20.
Purbaya melanjutkan, Pemerintah bakal mengakselerasi stimulus ekonomi pada triwulan pertama (Q1) 2026 dengan belanja dan perbaikan iklim investasi demi mendorong dunia usaha.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorong realisasi mendekati 6 persen.
“Jadi, ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030-2031. Anda enggak usah takut. Kalau investor di pasar modal atau dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda,” jelasnya.
Sekadar informasi, Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antar kementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.
Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
TERPOPULER
