Suara.com - Pemerintah Rusia terus bergerak menghadapi sanksi berbagai negara terhadap mereka. Terkini, otoritas setempat siap mencaplok aset asing yang berada di negara itu.
Otoritas Rusia kini dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev melalui media sosial usai sanksi yang diterima Rusia dari berbagai negara pasca operasi militer Rusia di Ukraina.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia itu menjelaskan, nasionalisasi aset asing di Rusia menyasar bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) yang sudah lama dikenal sebagai rival Rusia dan sekutu mereka memberikan sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik bisnis dengan membekukan aset mereka.
Medvedev menyebut, negara barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi sehingga Moskow akan menanggapi hal ini dengan serius.
Rusia juga tengah mengupayakan pembekuan dana milik warga negara dan perusahaan asing yang ikut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Menurutnya, Nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Hal ini disiapkan untuk mengincar pejabat negara yang korupsi, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Baca Juga: Warga Dunia Beda Sikap Soroti Konflik Ukraina dan Palestina, Abu Janda Bongkar Rahasia Ini
Sementara, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat.
