Sri Mulyani Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina Ancam Krisis Pangan di Negara Miskin

Suara.com - Mengawali hari kedua rangkaian IMF-WBG Spring Meetings 2022 di Washington DC, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Keuangan Finlandia memimpin pertemuan Koalisi Para Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim.

Pertemuan tersebut ditujukan untuk mendiskusikan upaya Koalisi dalam menanggapi krisis energi yang terjadi tanpa harus mengorbankan tujuan jangka menengah dalam penanganan isu perubahan iklim.

Melalui keterangan resminya, Rabu (20/4/2022) Menkeu menyampaikan bahwa penetapan harga karbon internasional agar lebih seimbang dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing negara. Menkeu pun mengajak para menteri keuangan untuk mewujudkan transisi yang adil dan terjangkau.

Pada agenda selanjutnya, Menkeu menjadi panelis pada acara Tackling Food Insecurity: The Challenge and Call to Action. Panelis lainnya adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, Managing Director IMF, Presiden Bank Dunia, dan Presiden IFAD.

Menkeu menyerukan perlunya tindakan untuk mengatasi potensi terjadinya krisis ketahanan pangan sebagai dampak dari perang di Ukraina.

"Apabila dampak perang dan tindakan-tindakan yang menyertainya tidak diantisipasi secara dini, maka akan menimbulkan krisis pangan di negara-negara miskin dan rentan yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas," kata Sri Mulyani.

Menkeu juga menghadiri acara yang diselenggarakan oleh IMF dengan tajuk A Dialog with G20 Emerging Markets. Dialog ini dipimpin oleh Managing Director IMF dan dihadiri oleh negara-negara emerging market anggota G20, antara lain Indonesia, Saudi Arabia, Argentina, Brazil dan Afrika Selatan.

Dalam penjelasannya, Managing Director IMF menyatakan bahwa perekonomian global sedang mengalami goncangan geopolitik dan negara-negara emerging menghadapi efek limpahan (spillover) yang lebih luas.

Tantangan ini menjadi sangat signifikan mengingat dunia masih dalam upaya memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi global.

Menghadapi hal tersebut, Menkeu mendorong para pembuat kebijakan untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi yang tangguh dan inklusif, mengatasi dampak buruk pandemi, melakukan reformasi transformasional untuk mengatasi tantangan dan peluang perubahan iklim dan pemanfaatan teknologi digital.