Suara.com - Isu kaum pemodal atau oligarki kapital yang menginginkan melakukan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden terus mencuat.
Kali ini isu tersebut menyasar pada kelompok pengusaha kelapa sawit, meski demikian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah tudingan tersebut.
"Kenaikan harga, kelangkaan minyak goreng dan keuntungan pengusaha tertentu untuk logistik politik itu tidak benar," kata Bahlil dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak membuat gaduh disetiap pernyataannya ditengah kondisi proses pemulihan ekonomi saat ini. Apalagi kata mantan Ketua HIPMI ini pernyataan-pernyataan negatif tersebut bisa mengganggu stabilitas nasional.
"Sampaikan statement yang memberikan dampak pada perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Bahlil menjelaskan, pemerintah telah berusaha berada di antara dunia usaha dan rakyat. Pemerintah telah memberikan sejumlah kebijakan kepada pengusaha untuk menangkap momentum kenaikan harga komoditas.
Di sisi lain, pemerintah juga berdiri bersama masyarakat dengan menjamin harga minyak goreng yang stabil dan stoknya. Bahkan belakangan ini kata Bahlil, Presiden lebih banyak berdiri bersama masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng.
"Presiden berpihak diatas semua kaki tapi ketika dihadapkan dunia usaha atau rakyat, Pak Presiden ini pilih rakyat karena dia ini kader bangsa, bukan orang kaya dulunya," kata dia.
Baca Juga: Soal Pelarangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Pengusaha Jangan Melawan
