Pengamat Dukung Pemerintah Revisi APBN 2022 Demi Tambah Anggaran Subsidi Energi

Suara.com - Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mendukung wacana pemerintah untuk merevisi APBN 2022 guna menambah anggaran subsidi energi.

Yusuf Rendy menuturkan, selisih harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang ditetapkan dalam asumsi makro 2022 mencapai 63 dolar AS per barel dengan harga saat ini yang berkisar 100 dolar AS per barel.

“Dengan adanya konflik geopolitik kemudian ditambah ketikdakpastian COVID-19 yang masih tinggi akan mendorong harga minyak berada di level yang relatif lebih tinggi. Sehingga subsidi energi akan mengalami peningkatan dan tentu perlu penyesuaian,” ucap Yusuf Rendy saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (13/5/2022).

Selisih ini menurut dia akan memberi pengaruh pada tiap poas APBN, khususnya pada sisi belanja yang kemudian akan berpeluang besar untuk meningkatnya realisasi subsidi energi pada akhir tahun.

Tidak hanya memengaruhi sisi belanja, perubahan harga minyak juga memberi dampak dari sisi penerimaan melalui efek windfall atau durian runtuh kepada penerimaan bukan pajak.

CORE berpendapat, perubahan penerimaan tersebut memiliki potensi yang lebih tinggi guna menutupi perubahan dari sisi belanja terutama dari sisi subsidi energi.

“Dengan kenaikan penerimaan dan juga belanja, momentum inilah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian revisi dari APBN itu sendiri,” kata dia.

Berkat penerimaan yang makin besar, tutur dia, pemerintah tentu bisa melihat kembali atau memetakan kembali pos-pos mana saja yang bisa ditambah belanjanya di luar dari peningkatan dari subsidi energi.

“Penanggungan subsidi energi ini tentu akan berdampak positif ke masyarakat secara tidak langsung karena dengan penanggungan ini semakin kecil kemungkinan pemerintah untuk misalnya melakukan kebijakan seperti menaikkan harga listrik, elpiji dan misalnya Pertalite,” ungkapnya.

Tidak hanya menanggung subsidi energi yang lebih besar, Yusuf menyarankan agar pemerintah juga bisa mempertimbangkan pos belanja dari perlindungan sosial yang dialokasikan untuk menambah jumlah penerima bantuan sosial atau justru menambah pos bantuan yang baru.

“Saya kira momentum ini sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi memetakan ulang belanja-belanja apa yang kemudian bisa ditambah gitu ya untuk tentu utamanya mendukung proses kelanjutan proses pemulihan ekonomi di tahun ini,” pungkasnya.