Suara.com - Kemiskinan di Indonesia ditarget turun ke level 7,5 persen sampai 8,5 persen pada 2023 sejalan dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas stimulus kepada masyarakat.
“Ini akan terwujud seiring adanya transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Tidak hanya itu, Menkeu juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen, rasio gini sekitar 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia sekitar 73,31 hingga 73,49.
Dilanjutkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.
Beragam asumsi tersebut masuk dalam KEM PPKF Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.
Target tersebut bersamaan dengan tema kebijakan fiskal 2023 yang difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Strategi kebijakan fiskal 2023 adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Selain itu kebijakan juga diarahkan bagi peningkatan efektivitas transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal dengan memobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal.
Pemerintah turut memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Baca Juga: Tarif Listrik 3.000 VA Bakal Naik, Sri Mulyani: Bapak Presiden Sudah Menyetujui
