Suara.com - Organisasi keagamaan Muhammadiyah angkat bicara mengenai rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengakuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN Syariah). Akuisisi ini dinilai akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM untuk naik kelas.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, bahwa BSI yang telah menjadi bank terbesar ketujuh di Indonesia dari sisi aset, saat ini lebih melayani korporasi dan pengusaha level menengah.
“Saya adalah orang yang tidak setuju dengan di-mergernya 3 bank syariah, karena bagi saya bank syariah sebaiknya fokus kepada UMKM. Karena boleh dikatakan, rakyat dan umat islam itu sangat banyak di UMKM,” ujarnya ditulis Rabu (1/6/2022).
Padahal, tutur dia, jumlah pengusaha korporasi dan level menengah hanya 1,32% dari total pelaku usaha di Indonesia. Sementara, pelaku UMKM mencapai 98,68% dari seluruh pelaku usaha.
“Jadi yang akan dijamah hanya sekitar 1,32% dari total pelaku usaha yang ada di tanah air ini. Hal ini tentu benar-benar tidak sehat bagi perkembangan perekonomian nasional, karena dia tentu pasti akan mendorong bagi terciptanya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tajam,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengarahkan bank syariah milik negara untuk fokus pada pemberdayaan UMKM, sementara untuk bank-bank swasta yang ada biarlah mereka fokus kepada usaha besar dan menengah.
Tanpa komitmen ini maka kesenjangan ekonomi di Indonesia akan semakin melebar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengusaha level korporasi akan semakin kaya, sementara UMKM akan jalan di tempat bahkan menurun.
“Oleh karena supaya hal itu tidak terjadi, maka kebijakan yang kita ambil hari ini jangan mengarah kepada bagaimana membuat yang besar semakin membesar, tapi bagaimana caranya supaya bisa terjadi mobilitas vertikal dimana yang di bawah bisa naik ke tengah dalam jumlah yang besar,” jelasnya.
Atas dasar itu, Buya Anwar mengaku menolak akuisisi BTN Syariah oleh BSI. Menurutnya, tidak masalah BTN Syariah masih menjadi bank kecil asalkan tetap komitmen mendukung pengusaha UMKM di sektor properti.
“Bila BTN Syariah diakuisisi oleh BSI, maka harapan kita untuk mendorong pengusaha kelas bawah untuk naik kelas ke kelas menengah, tentu akan menjadi sulit karena BSI nya akan lebih bias kepada usaha besar dan menengah,” ujarnya.
Sebelumnya, DPP REI memberikan pernyataan yang menghebohkan jagat industri keuangan, yakni Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengakomodir usulan untuk menunda rencana akuisisi Bank BTN Syariah oleh BSI. Hal tersebut disampikan oleh DPP REI seusai bertemu Wapres.
Tak lama setelah itu, jubir Wapres, Masduki Baidlowi, meluruskan statement REI. Salah satu komisaris BSI ini tegas menyatakan bahwa Wapres tidak pernah memberikan pernyataan terkait penundaan.
“Dalam berbagai pidatonya, Wapres selama ini mendorong konsolidasi perbankan syariah,” ujar Masduki.
Klarifikasi dari kantor Wapres tidak serta merta membuat polemik mereda. Apalagi, wapres terkesan mendorong konsolidasi perbankan syariah dengan menjadikan BSI sebagai ujung tombak.
Beredar di kalangan pelaku pasar, BSI memang sudah lama berniat menjadikan BTN Syariah sebagai target akuisisi demi pertumbuhan bisnis lebih besar.
Penyaluran KPR FLPP BTN Syariah Lebih Unggul Dibandingkan BSI
Sementara itu, Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hasil realisasi penyaluran KPR bersubsidi dengan skema FLPP masih dikuasai oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) hingga akhir Mei 2022.
TERPOPULER
