Infografis
“Dan bagi kami, kebanggaan itu harus terus ditingkatkan lagi sehingga produk buatan Indonesia lebih inovatif, berkualitas serta berdaya saing tinggi. Contohnya untuk pasar lokal, kita mengacu pada SNI. SNI wajib baja ringan yaitu SNI 8399:2017 ini sangat penting mengingat kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Seperti kita ketahui bahwa baja ringan sudah banyak digunakan. Sayangnya masih ada juga kejadian gagal konstruksi. Bangunan ambruk contohnya. SNI wajib baja ringan dapat meminimalisir timbulnya kerugian materi bahkan kerugian nyawa. Kemudian untuk bersaing di mancanegara, kita juga harus meningkatkan standar sesuai Negara tujuan. Dengan begitu, produk buatan Indonesia juga bisa dikenal di mancanegara,” terang Stephanus lagi.
Tatalogam sendiri saat ini menurutnya terus berinovasi dengan menciptaan produk-produk yang bisa dibanggakan baik di tanah air maupun di mancanegara. Terbukti, produk baja ringan produksi mereka yang sudah mengantungi sertifikat SNI maupun sertifikat standar internasional sudah mampu merambah ke berbagai Negara.
Sementara itu, di acara yang sama, menanggapi maraknya impor produk baja ringan dari negara-negara penghasil baja dunia, Dirjen Bina Konstruksi Kementarian PUPR, Yudha Mediawan memastikan, Kementerian PUPR telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya.
“Kalau untuk kebutuhan baja ringan ini kan memang kita sudah mengantisipasi. Artinya dengan rantai pasok yang ada itu sebarannya kita petakan. Dan itulah yang nantinya kita manfaatkan untuk konstruksi di kita terutama untuk di perumahan, ataupun di keciptakaryaan. Dan ini kita mendorong produk-produk dalam negeri ini untuk dimanfaatkan. Jadi dalam kontrak ini kalau di PUPR dia PPK tidak langsung dengan penyedia jasa/ vendor. Dia kontraknya dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Nah nanti BUJK inilah yang membuat kontrak dengan vendor untuk pembelanjaan itu. Jadi termasuk baja ringan, ini menjadi perhatian kita,” jelas Yudha.
Ia menambahkan, banyak produk dalam negeri yang sudah dapat diunggulkan. Dengan begitu, tinggal produktifitasnya saja disesuaikan, Diproduksi sebanyak apa yang bisa diserap dengan pangsa pasar.
“Jadi ini baru di kementerian PUPR saja. Tapi di private sector juga kan mereka memerlukan juga untuk baja ringan itu. Nah itu potensi untuk ke depannya,” ujar Yudha lagi.
