Suara.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa menyatakan mundur dari jabatannya Senin (11/7/2022). Pengumuman ini disampaikan Juru Bicara Kantor Perdana Menteri negara tersebut. Lalu apakah Indonesia bisa bernasib sama seperti Sri Lanka?
Rajapaksa disebut-sebut akan menyerahkan surat resmi pengunduran dirinya kepada parlemen, Rabu (13/7/2022), sebagai syarat sah seperti disebutkan konstitusi Sri Lanka.
Sebelumnya, keputusan mundur ini terjadi setelah ribuan pengunjuk rasa mengambil alih istana kepresidenan dan menduduki kediaman perdana menteri. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebelumnya juga pernah menyatakan akan mundur dari jabatannya.
Nasib mirip Sri Lanka sebetulnya pernah dialami Indonesia pada krisis 1998 saat pengunduran diri Presiden Soeharto. Saat itu, kabinet Soeharto dinilai tidak becus mengelola keuangan yang menyebabkan krisis ekonomi hebat melanda Indonesia dan Asia.
Tuntutan mundur makin kencang setelah peristiwa Trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa. Peristiwa ini menjadi latar belakang kerusuhan 1998 yang berakhir Soeharto melatakkan jabatannya.
Peristiwa ini bisa saja terulang di Indonesia. Salah satu sinyalnya adalah indeks kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang menurun.
Survei yang dilakukan Mei 2022 lalu menunjukkan angka kepuasan publik terhadap kinerja presiden hanyalah 58% atau turun 6% dari survei sebelumnya. Beberapa penyebab ketidakpuasan ini adalah kegagalan menangani pandemi Covid-19, sulitnya mencari pekerjaan, dan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Indonesia juga menanggung terlalu banyak utang luar negeri setara Rp6,18 triliun.
Sebelumnya, kemarahan rakyat Sri Lanka juga dilatarbelakangi krisis ekonomi berkepanjangan yang menerjang negara itu. Sri Lanka menyatakan diri bangkrut pada Mei 2022 lalu.
Melansir The Guardian, ekonomi Sri Lanka yang sarat utang telah runtuh setelah berbulan-bulan negara tersebut kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan negara berusaha keluar dari krisis ekonomi dengan mencari bantuan lembaga donor internasional.
Sayang, kemarahan rakyat lebih dulu tersulut sebelum penyelesaian krisis selesai. Kini presiden dan perdana menteri tidak bisa lagi duduk di kursi kepemimpinan seletah didemo habis-habisan.
Ekonomi Sri Lanka berada di bawah beban utang yang besar, hilangnya pendapatan pariwisata dan dampak lain dari pandemi Covid-19, serta melonjaknya biaya untuk komoditas.
Hampir tidak ada uang untuk mengimpor bensin, susu, gas, dan kertas toilet. Wickremesinghe mengatakan Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar impor karena utang besar. Di sisi lain, presiden dan beberapa anggota keluarganya yang membentuk oligarki pemerintahan tetap hidup mewah.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
