REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menepis, anggapan jika Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas menggunakan program pemerintah untuk mempromosikan. Pasalnya, kegiatan yang dihadiri Zulhas merupakan acara PAN, bukan acara Kemendag.
"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja. Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. Namun, jika dia sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN, mosok tidak boleh?” ungkap ekonom INDEF ini.
Dradjad menambahkan, kegiatan yang dihadiri Zulhas merupakan rangkaian giat PANsar Murah yang dibiayai pengurus dan kader PAN sendiri. Kegiatan berbagi dengan rakyat sering dilakukan oleh para kader PAN.
Kegiatan berbagi tersebut salah satunya dilakukan Eko Patrio anggota DPR dari PAN yang mengadakan PANsar Murah di 6 tempat di DKI Jakarta april lalu.
"Sembako dengan harga Rp 150 ribu dijual hanya Rp 30 ribu. Subsidinya Rp 120 ribu," tutur dia.
Ia memastikan, apa yang diucapkan Zulkifli Hasan adalah sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Ketum parpol, kata dia, tentu boleh meminta dukungan rakyat.
"Jika dikomentari terkait pelanggaran pemilu, masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen?” tanya politikus senior PAN ini.
Dradjad menegaskan, ucapan jika Futri terpilih, acara seperti ini bisa dua bulan sekali, itu justru wujud komitmen kepada konstituen. Jauh-jauh hari Ketum PAN sudah mewajibkan Futri berbagi dengan rakyat.
"Apakah politisi tidak boleh berbagi? Secara realitas politik, silakan yang komen itu menjadi politisi dan membuat acara. Banyak yang hadirkah jika dia tidak mau atau tidak mampu berbagi dengan rakyat?” ungkap Dradjad.
Dengan demikian, ia berharap, masyarakat tidak termakan isu pelintiran, Mendag Zulhas menggunakan program pemerintah agar rakyat memilih putrinya.
"Mendag memakai program pemerintah agar rakyat memilih putrinya”. Isu ini dimunculkan karena pemain impor pangan dan oknum backing-nya mulai gerah," pungkas Dradjad.
Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Muhammad Said Didu menilai sikap Presiden Jokowi yang menegur Mendag Zulhas tidak adil.
Pasalnya, menurut dia, selain Zulhas banyak juga menteri yang melakukan kampanye untuk diri sendiri dan keluarganya. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya hari ini.
"Adalah tidak adil jika Bpk Presiden @jokowi hanya menegur pak Mendag @ZUL_Hasan karena banyak Menteri dan pejabat lain yang lakukan kampanye untuk diri dan keluarganya,” pungkas Said Didu.
Diketahui, hal serupa juga sempat dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada bulan Maret 2022.
Bahkan, PDIP kala itu melakukan pembagian minyak goreng hingga 10 ton. Sementara, PSI juga telah menggelar operasi pasar murah kala itu di tengah kelangkaan minyak goreng yang terjadi.
Selain kedua parpol tersebut, Partai Demokrat melalui Waketumnya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi sorotan lantaran menyalurkan 16 ribu minyak goreng dengan harga murah saat ramai dan marak kabar penimbunan.
Tidak hanya PDIP, PSI, Demokrat, sejumlah partai seperti Golkar di daerah juga sempat melakukan kegiatan pasar murah dan membagi-bagikan serta menyalurkan minyak goreng dengan harga murah.
Begitu juga PKS, Sebanyak 9.000 liter minyak goreng (migor) curah dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam operasi pasar yang digelar. Operasi pasar itu dilakukan untuk meringankan beban masyakat sekaligus intervensi pasar seiring masih tingginya harga migor.
TERPOPULER