Suara.com - Rencana pemerintah yang akan melakukan revisi Peraturan Presiden No 191/2014 yang terkait dengan BBM ke depannya dituntut bisa memperbaiki jalur distribusi BBM bersubsidi dan semacamnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto berharap, revisi Perpres tersebut harus dapat memperbaiki distribusi BBM yang bersifat penugasan seperti Pertalite dan solar bersubsidi.
"Saya belum tahu persis isi revisinya, tetapi bayangan saya, revisi Perpres harus dapat memperbaiki distribusi BBM. Khusus yang sifatnya penugasan seperti Pertalite harus lebih tepat sasaran karena volumenya yang terbatas. Demikian juga yang solar bersubsidi," kata Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto.
Menurutnya, Pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), di mana distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas.
"Khusus untuk stok Pertalite, saat ini memang banyak SPBU yang sering kehabisan stok, hal ini karena terjadinya pergeseran penggunaan BBM dari Pertamax ke Pertalite. Karena SPBU sering kehabisan stok Pertalite, saat stok sudah tersedia, terjadi antrean panjang kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4," kata dia.
Rofik menambahkan, panic buying yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai salah satu faktornya karena adanya kebijakan Pertamina yang akan mewajibkan pembelian Pertalite dengan aplikasi MyPertamina per 1 Agustus 2022 untuk kendaraan roda empat.
"Untuk stok solar saat ini di dapil kami aman, ini karena sebelumnya ada penambahan alokasi subsidi untuk BBM jenis solar," ujarnya kepada Antara.
Pada sisi produksi, jika merujuk pada pergerakan harga minyak mentah dunia, khususnya Brent yang jadi acuan biaya pengadaan BBM, saat ini terus memperlihatkan peningkatan. Sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina, harga terus berada di level baru yang lebih tinggi.
"Memang terjadi lonjakan sesaat di awal perang dan fluktuatif naik turun selama beberapa bulan, tetapi secara umum tetap bertengger di level yang lebih tinggi dari sebelum perang Rusia-Ukraina," katanya.
Namun, pemerintah berjanji untuk menjaga pasokan BBM subsidi dan penugasan yaitu solar dan Pertalite agar bisa disalurkan tepat sasaran guna mencegah melambungnya anggaran subsidi energi.
"Selama ini kita selalu menjamin adanya BBM, cuma BBM ini kan harus tepat, tepat sasaran. Memang maksudnya subsidi ini untuk bisa memberikan energi khususnya BBM ini kepada masyarakat yang daya belinya rendah," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif ditemui di sela Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) II 2022 di Jakarta, Rabu (27/7).
Penyaluran BBM yang tepat sasaran sendiri dilakukan dengan membatasi pembelian solar dan Pertalite. Selain menjaga pasokan dengan pembatasan pembelian, pemerintah juga akan menerapkan aturan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang akan terbit Agustus mendatang.
TERPOPULER
