Infografis
Suara.com - Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR) Hendrik Segah menilai langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN merupakan pilihan paling rasional.
Dia mengatakan, kebijakan bisa membuat pembiayaan untuk sektor yang lebih penting menjadi meningkat, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Hendrik mengungkapkan, saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah. Kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.
Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya.
Ia menyontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp7.650. Sementara harga keenomiannya mencapai Rp14.450. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp6.800 per liter.
Lantaran itu, ia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.
“Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga menilai bahwa subsidi pun masih diperlukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya.
Baca Juga: Timbun BBM Bersubsidi hingga 2,5 Ton, 4 Orang Ditangkap Polisi
“Ini juga menjadi PR bagi Pemerintah beserta jajaran terkait, harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” katanya.
