Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT Pertamina (Persero) guna mengupayakan agar nelayan bisa mendapatkan tambahan kuota BBM bersubsidi.
"Jadi angkanya dulu kita minta tambah ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di pelabuhan perikanan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu lalu.
Meski demikian, Antam mengakui hingga saat ini memang belum ada kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Berkaitan dengan tata kelola BBM nonsubsidi untuk nelayan, KKP telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan atau pelaku usaha bisa mendapat harga BBM non-subsidi dengan harga khusus.
"Yang pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan," kata dia.
Antam mengklaim, pemerintah mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.
Antam mengatakan KKP juga berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dimana nelayan dengan kapal perikanan sampai dengan ukuran 30 GT adalah penerima BBM bersubsidi.
"Itu komitmen kami, jadi kalau ada yang mendapatkan atau membeli BBM bersubsidi di atas 30 GT, itu pengawas yang ada di stasiun-stasiun itu yang akan menindak. Karena besar kemungkinan dijual lagi," ujar dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan pihaknya meminta KKP untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan bersama BUMN guna memperbaiki jalur distribusi BBM untuk koperasi nelayan.
"Khususnya di tujuh lokasi yang akan jadi pilot project Program Solar untuk Koperasi Nelayan seperti di Loknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan Lombok Timur (NTB)," pungkasnya.
Ia melanjutkan, Komisi IV meminta KKP untuk menghitung ulang dan memastikan agar para nelayan mendapatkan bantuan kompensasi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM.
TERPOPULER
