Suara.com - Rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan kabarnya akan kembali dibuka pada bulan September ini setelah Kemen PAN-RB kini gelar rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan pada Minggu (11/09/2022).
"Ini sudah saya pelajari, kalau lihat time table-nya ini cukup mepet waktunya. Harus tuntas persiapannya karena jelang akhir September 2022 sudah harus rekrutmen PPPK-nya. Kita harus melipatgandakan kecepatan bekerja, termasuk kita perkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Paling lambat dalam dua hari, ia mengatakan, KemenPAN-RB akan mengadakan pertemuan dengan Menkes Budi Gunadhi guna mempersiapkan rekrutmen PPPK.
"Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi. Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan. Juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya," ujar dia, dalam keterangan resminya.
Dengan demikian, kata dia, pihaknya akan bekerja cepat karena masalah tenaga kesehatan bukan hanya jumlahnya. Namun juga sebarannya yang kurang merata hingga terjadi ketimpangan di beberapa daerah.
Ia menambahkan, inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah juga mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.
"Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas," kata dia.
Hal ini diamini oleh Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang mengatakan, saat ini masalah kekosongan dan pemerataan tenaga kesehatan cukup memprihatinkan.
"Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis," ungkapnya.
Sejumlah instansi baik pemda maupun pusat sendiri saat ini sudah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PAN-RB.
TERPOPULER
