Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk menghadapi perubahan iklim karena tidak mungkin bisa bergerak sendirian.
"Pemerintah benar-benar bergantung terhadap dukungan semua pemangku kepentingan dan tidak hanya bisa bergantung pada sumber daya pemerintah sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara HSBC Summit 2022, Rabu (14/9/2022).
Terkait anggaran misalnya, dikatakan Sri Mulyani porsi APBN masih sangat rendah sekali yakni hanya 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto atau setara Rp89,6 triliun pertahun. Bandingkan dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan setiap tahunnya yang mencapai Rp266 triliun dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp3.461 triliun.
"Bujet pemerintah saat ini hanya Rp89,6 triliun per tahun, sekitar 3,6 persen dari total belanja pemerintah," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, kata dia, peran serta masyarakat dan swasta tentu sangat membantu untuk mencapai cita-cita
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 mendatang.
Apalagi saat ini laju emisi gas rumah kaca terus meningkat secara eksponensial, dengan adanya peningkatan suhu yang sekarang semakin cepat.
"Artinya, dunia tidak menghindari ambang baru ancaman perubahan iklim, yaitu pemanasan sebesar 1,5 derajat celcius dari sejak zaman revolusi industri," kata dia.
Dia mengatakan perubahan iklim akan menyebabkan bencana kekeringan, banjir, badai hingga kenaikan permukaan air laut sehingga nantinya dapat berdampak secara langsung terhadap lingkungan, sosial hingga perekonomian.
“Beberapa indikator perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca, rata-rata suhu permukaan dan tinggi muka air laut menunjukkan urgensi untuk segera memulai perubahan iklim,” kata dia.
TERPOPULER
