Suara.com - Badan Pangan Nasional akan menetapkan kebijakan harga acuan pembelian kedelai lokal guna membantu petani lokal dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Hal ini disampaikan setelah sebelumnya muncul permintaan presiden Jokowi yang berharap Indonesia tidak lagi melakukan impor kedelai.
“Sesuai arahan Presiden, kita segera menyiapkan kebijakan harga tersebut, tentunya dengan mengajak semua pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Untuk diketahui, sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengeluarkan arahan Peningkatan Produktivitas Kedelai di Istana Merdeka.
Ia memperkirakan, harga acuan kedelai sekitar 10 ribu rupiah per kilogram. Harga di kisaran tersebut harus dapat memberikan keuntungan bagi petani. Namun, penetapan harga tersebut harus beriringan dengan peningkatan produktivitas kedelai yang dihasilkan.
Presiden dalam arahannya menekankan agar kebutuhan kedelai di Indonesia tidak bergantung pada impor. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menanam bibit varietas unggul, dan bila diperlukan menggunakan bibit produk rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO). Dengan menggunakan bibit GMO diharapkan produksi kedelai per hektare dapat meningkat dari 1,6 sampai 2 ton per hektare menjadi sekitar 3,5 sampai 4 ton per hektare.
Untuk mendorong peningkatan produksi kedelai, pemerintah melalui Kementan tengah menyiapkan perluasan lahan tanam kedelai dengan mengejar target hingga 600 ribu hektare produksi secara bertahap. Salah satunya melalui optimalisasi lahan di Konawe, provinsi Sulawesi Tenggara, sekitar 30 ribu hektare.
Untuk meningkatkan daya saing produksi kedelai dalam negeri, Arief juga mengatakan perlunya pemberlakuan kebijakan tarif impor kedelai yang besarannya akan ditentukan segera.
Baca Juga: Jokowi Minta Indonesia Mampu Produksi Kedelai dan Berhenti Impor
