Suara.com - Rencana impor beras yang digaungkan pemerintah melalui Perum Bulog mendapatkan penolakan mentah-mentah dari kalangan petani.
Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan, impor pangan tidak boleh dilakukan jika produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan. Ia berharap, beras dari petani lokal lebih diprioritaskan dibanding impor.
"Produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup, sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras," kata Henry melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (22/11/2022).
"Masalahnya, menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.
Terlebih, kata dia, pemerintah masih berdasar pada Perpres tentang Cadangan Pangan Pemerintah, tanpa rincian cadangan pangan nasional secara detail.
Sehingga, data yang dihitung oleh vbulog menurutnya merupakan cadangan pangan yang ada di pusat.
"Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah, persisnya," imbuhnya.
Hal ini sekaligus memperlihatkan kinerja Badan pangan Nasional yang belum maksimal. Padahal, bukan Bulog yang menentukan kebijakan terkait impor pangan, melainkan lembaga tersebut.
"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," ujar dia.
Baca Juga: Pupuk Kaltim Tingkatkan Produktivitas Padi dan Kakao Petani di Sulsel
"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," sambungnya.
