Softbank Hengkang, Menteri Bahlil Klaim Investor China, Arab Hingga Taiwan Siap Antri

M Nurhadi

Minggu, 18 Desember 2022 | 12:15 WIB
Softbank Hengkang, Menteri Bahlil Klaim Investor China, Arab Hingga Taiwan Siap Antri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/9/2022). (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, pengusaha tidak boleh mengatur negara. Hal ini ia sampaikan setelah mengungkapkan alasan Softbank membatalkan investasi untuk ibu kota baru atau IKN. Menurut dia, pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," kata dia, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Meski ditinggal Softbank, Menteri Bahlil menjelaskan, masih banyak investor tertarik dengan proyek ibu kota baru. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.

Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.

Alasan Softbank batal investasi proyek Ibu Kota Baru (IKN) sebagaimana disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia lantaran mereka ingin model investasi yang adil.

Bahlil menyebut, Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.

"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," kata Bahlil rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (14/12/2022) lalu.

Sebagai contoh, tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

baca juga

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Softbank Batal Investasi di Ibu Kota Baru, Bahlil: Pengusaha Tak Boleh Atur Negara

Softbank Batal Investasi di Ibu Kota Baru, Bahlil: Pengusaha Tak Boleh Atur Negara

Bisnis | Minggu, 18 Desember 2022 | 09:42 WIB

BKPM Dorong Kolaborasi Pengusaha Besar dan UMKM

BKPM Dorong Kolaborasi Pengusaha Besar dan UMKM

Tantrum | Sabtu, 17 Desember 2022 | 10:02 WIB

Karena IKN Nusantara di Kaltim, BI Dorong Modernisasi Pertanian di Kalimantan

Karena IKN Nusantara di Kaltim, BI Dorong Modernisasi Pertanian di Kalimantan

Kaltim | Jum'at, 16 Desember 2022 | 15:00 WIB

Belasan Pekerja Proyek IKN Diduga Tak Terima Upah yang Sesuai, Kementerian PUPR Kasih Jawaban Ini

Belasan Pekerja Proyek IKN Diduga Tak Terima Upah yang Sesuai, Kementerian PUPR Kasih Jawaban Ini

Kaltim | Kamis, 15 Desember 2022 | 20:00 WIB

Softbank Batal Investasi di IKN, Menteri Bahlil: Enggak Cincai

Softbank Batal Investasi di IKN, Menteri Bahlil: Enggak Cincai

Bisnis | Kamis, 15 Desember 2022 | 11:16 WIB

Duh, Pekerja IKN Merasa Tertipu Karena Hanya Dibayar Rp 80 Ribu

Duh, Pekerja IKN Merasa Tertipu Karena Hanya Dibayar Rp 80 Ribu

Bestie | Selasa, 13 Desember 2022 | 10:23 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×