REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebelum tutup tahun 2022.
Namun usai Perppu diterbitkan, muncul pro dan kontra di publik.
Jokowi mengungkapkan alasan Perppu Cipta Kerja diterbitkan. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu disebutnya menjadi pertimbangan menerbitkan Perppu ini.
Namun Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru punya pandangan lain, dia menilai kondisi mendesak yang disebut Presiden Jokowi itu bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023.
"Pertama, kondisi darurat dalam Perppu UU Cipta Kerja bertolak belakang dengan asumsi makro ekonomi APBN 2023 dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen cenderung tinggi," kata Bhima kepada suara.com, Minggu (1/1/2022).
Menurut dia kalau ekonomi masih tumbuh positif kenapa pemerintah menerbitkan Perppu ini.
Sementara alasan kedua menurut dia kehadiran Perppu ini justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. "Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi, investor bisa ragu kalau aturan berubah-ubah," katanya.
Padahal investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya pada saat pembuatan produk regulasi apalagi UU harus disiapkan secara matang. "Kalau terburu buru ya jadi masalah," katanya.
Ketiga, tidak ada jaminan paska Perppu investasi bisa meningkat karena sejauh ini banyak aturan turunan cipta kerja sudah berjalan tapi jumlah investasi yang mangkrak masih tinggi.
TERPOPULER