Infografis
LHKPN menjadi salah satu alat, cara atau upaya pengawasan dan pencegahan KKN dalam hal ini, tindak pidana korupsi. Sifatnya terbuka dan transparan. Masyarakat pun bisa berperan aktif dan leluasa dalam mengawasi harta kekayaan penyelenggara negara, termasuk para pejabat Rekind. Jika ada yang janggal, siapapun bisa melaporkannya langsung ke KPK. Asalkan tidak asal tuduh dan memiliki bukti kongkrit yang jelas.
“Rekind sudah menyerahkan LHKPN para pejabat strukturalnya sesuai batas waktu yang ditentukan KPK. Langkah ini juga sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah memastikan berjalannya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Edy sutrisman, Senior VP Corporate Secretary & Legal Rekind.
Rekind punya kewajiban untuk berperan dan berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan LHKPN untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, Rekind juga menyusun dan menetapkan pedoman yang memuat pengaturan dan panduan dalam penyampaian LHKPN kepada KPK, sehingga penyampaian laporan dapat dilakukan dengan lebih tertib,” tandas Edy Sutrisman.
Senada dengan upaya pencegahan KKN, di tahun 2022 Rekind dianugerahi Silver Winner di ajang The 1st Indonesia DEI (Diversity, Equity, & Inclusion) and ESG (Environmental, Social, & Governance) Awards 2022 (IDEAS). Penghargaan ini diberikan atas komitmen Rekind Terhadap Budaya Anti Penyuapan Melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Bagi Rekind, dengan menjalankan SMAP, dari segi bisnis dapat mengurangi potensi kerugian finansial sehingga proses bisnis di Perusahaan akan semakin efisien dan dapat meningkatkan daya saing Rekind.
Sebuah organisasi yang dikelola dengan baik diharapkan memiliki kebijakan kepatuhan yang baik dengan didukung oleh sistem manajemen yang tepat dalam mematuhi kewajiban hukum dan komitmen tinggi terhadap integritas perusahaan.
