Suara.com - Politisi yang juga bakal calon presiden 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat Anies Baswedan menolak subsidi kendaraan listrik. Masuk dalam daftar, penolakan kendaraan listrik juga dilakukan oleh para politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam sebuah pernyataan, Anies menyebut ada solusi yang lebih baik jika dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk mobil listrik. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah angkutan umum yang menggunakan energi listrik. Hal ini, dinilai dapat menjadi solusi untuk dua permasalahan utama di Indonesia, yaitu polusi dan kemacetan di jalan raya.
"Ketika kendaraan umum yang didorong dan kendaraan umumnya itu berbasis listrik, maka kita dalam satu langkah dua urusan terselesaikan. Satu, memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan kendaraan umumnya bebas emisi, itu sebabnya mengapa ke depan arahnya adalah kendaraan umum berbasis listrik dan juga logistik", ujar Anies Baswedan.
Anies Baswedan berpendapat, bahwa kebijakan pemberian subsidi untuk mobil listrik tidak akan menyelesaikan masalah polusi udara dan justru hanya akan memperburuk kemacetan di jalan raya. Subsidi mobil listrik juga dinilai hanya akan menguntungkan kalangan berduit saja, sehingga kebijakan itu tidak sesuai dengan sasarannya.
Anies Baswedan menyebutkan, bahwa saat ini kita sedang menghadapi tantangan dalam lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan betul bahwa sumber daya yang diberikan kepada rakyatnya haruslah tepat.
Pernyataan Anies ini mengundang reaksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Baginya, apa yang diucapkan Anies kurang tepat. Pasalnya, pemberian subsidi kendaraan listrik sudah melalui serangkaian kajian. Substitusi BBM ke listrik juga dilakukan di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia.
Selain Anies, ada dua politisi PKS yang juga menolak gagasan subsidi kendaraan listrik. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi, Mulyanto, menolak ide pemberian subsidi bagi pembelian motor atau mobil listrik. Menurutnya ide tersebut sarat kepentingan kelompok pengusaha yang dekat dengan pejabat. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Mulyanto menilai tidak ada urgensinya Pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Justru, katanya, Pemerintah harusnya mengalokasikan subsidi pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak.
“Seperti subsidi pupuk, subsidi BBM untuk nelayan, subsidi BPJS dan subsidi lain yang lebih penting. Bukan malah mensubsidi kelompok masyarakat yang mampu,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS seperti dikutip fraksi.pks.id.
Politisi dari partai yang sama, Hidayatullah mengkritisi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi sebanyak Rp5 triliun untuk kendaraan listrik.
“Kebijakan ini kurang tepat, apalagi bagi mobil listrik baterai dan hybrid yang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sangat minim, mobil ini merupakan barang mewah tapi rencana insentif pembeliannya mencapai puluhan juta berasal dari uang rakyat,” kata dia.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
