Infografis
"Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak. Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan," kata Indah.
Selain itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Budi Hartawan, menekankan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, termasuk melalui inovasi dalam bidang pemagangan.
Sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950, Dirjen Budi menekankan bahwa Indonesia akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi baru ILO terkait standar pemagangan berkualitas.
"Saya kira kita semua memiliki semangat yang sama untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari segala usia untuk memiliki, meningkatkan, dan memperbarui keterampilan secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja yang terus berubah dengan cepat," kata Budi.
"Dalam adopsi rekomendasi baru mengenai pemagangan ini, diberikan definisi yang jelas tentang pemagangan dan ditentukan standar internasional pelaksanaan untuk pemagangan berkualitas, termasuk hak-hak dan pelindungan bagi peserta magang," kata Budi.
Sekretaris Jenderal, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dalam memperkuat penerapan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Penerapan Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama.
"Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi 98, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional Indonesia," kata Anwar Sanusi.
Sebagai negara demokrasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pemerintah Indonesia terbuka dengan dukungan dari ILO untuk memperkuat penerapan Konvensi 98 di Indonesia.
"Kami berharap kerja sama ini dapat lebih meningkatkan keselarasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98," kata Anwar.
Baca Juga: Menteri Ida Fauziyah Perkuat Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dengan Kepmenaker Terbaru
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia, Febrian A. Ruddyard, menyatakan bahwa konferensi tersebut mengadopsi Program dan Anggaran ILO untuk tahun 2024/25.
