Suara.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengadakan pertemuan dengan delegasi perdamaian dari negara-negara Afrika yang ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina di Istana Constantine, St. Petersburg, pada Sabtu (17/6). Sebelumnya, delegasi tersebut telah bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di ibukota Ukraina, Kiev, pada Jumat (16/6/2023).
Delegasi tersebut terdiri dari Ketua Uni Afrika dan Presiden Komoro, Azali Assoumani, serta Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, Presiden Senegal, Macky Sall, Presiden Zambia, Hakainde Hichilema, Perdana Menteri Mesir, Mustafa Madbuli, dan kepala negara dari Kongo dan Uganda, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu melalui Antara.
Putin menyatakan pada awal pertemuan bahwa mereka siap untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan siapa pun yang ingin mencapai perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kepentingan sah semua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Putin juga mengkritik pemerintahan neo-kolonial Eropa, atau lebih tepatnya pemerintahan Amerika, yang menurutnya telah menipu masyarakat internasional dan negara-negara Afrika yang membutuhkan bantuan.
Setelah mendengarkan penawaran 10 poin perdamaian dari Ramaphosa, Putin menyatakan bahwa masalah dimulai di Ukraina setelah terjadinya "kudeta negara berdarah yang tidak konstitusional" yang didukung oleh Barat pada tahun 2014. Putin berpendapat bahwa kudeta tersebut merupakan "sumber kekuatan" dari pemerintahan saat ini.
Putin juga menyebutkan bahwa Rusia mendukung warga Ukraina yang menentang pemerintahan yang berkuasa melalui kudeta karena adanya ikatan sejarah dan budaya. Ia menyebutkan bahwa Perjanjian Minsk ditandatangani oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai.
Putin menyatakan bahwa pemerintahan Kiev kemudian menarik diri dari proses perdamaian dengan tidak mematuhi perjanjian damai tersebut. Oleh karena itu, setelah delapan tahun menolak melakukannya karena wilayah tersebut terbentuk di Ukraina, Rusia akhirnya mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk.
Putin berpendapat bahwa pengakuan ini sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan-pemerintahan tersebut berhak menyatakan kemerdekaannya sesuai dengan Piagam PBB.
Selain itu, Putin juga memberikan penekanan pada angka ekspor makanan dari Ukraina per tanggal 15 Juni dan mengakui upaya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam kesepakatan biji-bijian. Ia mencatat bahwa sebanyak 31,7 juta ton produk pertanian diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina dengan bantuan Rusia dan Turki, dan sebanyak 976 ribu ton produk pertanian dikirim ke negara-negara Afrika seperti Djibouti, Somalia, Sudan, Libya, dan Ethiopia.
Putin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah menolak negosiasi dan menyebutkan bahwa pada bulan Maret sebelumnya, delegasi dari Rusia dan Ukraina telah melakukan perundingan di Turki dengan bantuan Erdogan.
