Suara.com - Presiden Rusia, Vladimir Putin, bertemu dengan delegasi perdamaian dari negara-negara Afrika yang ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina di Istana Constantine, St. Petersburg, pada Sabtu (17/6). Delegasi tersebut sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di ibukota Ukraina, Kiev, pada Jumat (16/6/2023).
Melansir dari Anadolu via Antara, delegasi tersebut terdiri dari Ketua Uni Afrika dan Presiden Komoro, Azali Assoumani, serta Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, Presiden Senegal, Macky Sall, Presiden Zambia, Hakainde Hichilema, Perdana Menteri Mesir, Mustafa Madbuli, dan kepala negara dari Kongo dan Uganda.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan Penasihat Kebijakan, Yuriy Ushakov, juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam.
Putin mengatakan pada awal pertemuan bahwa mereka terbuka untuk dialog yang konstruktif dengan siapa pun yang ingin menciptakan perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kepentingan sah dari semua pihak.
"Kami terbuka dengan dialog yang konstruktif dengan siapa pun yang ingin menciptakan perdamaian, berdasarkan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kepentingan sah para pihak," kata Putin.
Setelah mendengarkan penawaran 10 poin perdamaian dari Ramaphosa, Putin menyatakan bahwa masalah dimulai di Ukraina setelah terjadi "kudeta negara berdarah yang tidak konstitusional" yang didukung oleh Barat pada tahun 2014. Putin mengklaim bahwa kudeta tersebut adalah "sumber kekuatan" dari pemerintahan saat ini.
Putin juga menyebutkan bahwa Rusia mendukung warga Ukraina yang menentang pemerintahan yang berkuasa melalui kudeta karena adanya ikatan sejarah dan budaya. Ia menyebutkan bahwa Perjanjian Minsk ditandatangani antara para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan damai.
Putin menyatakan bahwa pemerintahan Kiev kemudian menarik diri dari proses perdamaian dengan tidak mematuhi perjanjian damai tersebut. Oleh karena itu, Rusia akhirnya mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk setelah delapan tahun menolak melakukannya karena wilayah tersebut terbentuk di Ukraina.
Putin berpendapat bahwa pengakuan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Ia mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan tersebut dapat menyatakan kemerdekaannya sesuai dengan Piagam PBB.
Baca Juga: Panas! Rusia Klaim Pasukan Ukraina Alami Kerugian Besar
Selain itu, Putin juga menyebutkan angka ekspor makanan dari Ukraina per 15 Juni dan mengakui upaya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam kesepakatan biji-bijian. Ia menyoroti bahwa produk pertanian sebanyak 31,7 juta ton diekspor dari pelabuhan Ukraina dengan bantuan Rusia dan Turki, dan sebanyak 976 ribu ton dikirim ke negara-negara Afrika seperti Djibouti, Somalia, Sudan, Libya, dan Ethiopia.
Putin mengkritik pemerintahan neo-kolonial Eropa, atau lebih tepatnya pemerintahan Amerika, yang menipu masyarakat internasional dan negara-negara Afrika yang membutuhkan.
Putin menegaskan bahwa Rusia tidak pernah menolak negosiasi dan menyebutkan bahwa pada Maret lalu, delegasi dari Rusia dan Ukraina telah melakukan perundingan di Turki dengan bantuan Erdogan.
