Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF) tiba-tiba membuat gaduh Indonesia. Pasalnya, merilis dokumen berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia", pada 25 Juni 2023 lalu.
Dalam laporan tersebut IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang saat ini gencar dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghormati pandangan IMF tetapi tidak ingin didikte lagi soal kebijakan yang ditelurkan pemerintah.
Sri Mulyani menekankan program besutan Jokowi ini berupa hilirisasi tambang untuk membuat neraca pembayaran Indonesia semakin kuat.
Dia menegaskan hilirisasi adalah program bagus dan tidak ada masalah.
"IMF boleh punya pandangan, itu artikel IV mereka. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya adalah memperkuat struktur industri kita dan meningkatkan nilai tambah," tutur Ani sapaan akrabnya.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, tidak akan mengikuti permintaan IMF untuk berhenti menyetop ekspor bahan-bahan baku mentah mineral lainnya.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Yang kedua, larangan ekspor tetap akan kita lakukan. Kalau mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (setop ekspor), kita tidak? Yang bener aja, negara ini sudah merdeka,” ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Heran Utang RI ke IMF Diungkit Lagi: Kok Sekarang Tiba-tiba Muncul
