Suara.com - Politikus Jusuf Kalla angkat bicara soal mahalnya ongkos berpolitik di Indonesia, terutama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum (ketum) sebuah partai. Ketua partai terkaya di Indonesia pun lazimnya merangkap sebagai pengusaha agar memiliki modal yang cukup. Di Partai Golongan Karya atau Golkar tempat JK bernaung, ongkos menjadi ketua partai bisa mencapai Rp600 miliar.
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp600 miliar," ujar Ketua Umum Golkar Periode 2004 – 2009 dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Mantan wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono ini pun menambahkan ongkos yang tinggi ini hampir terjadi di semua partai. Terutama partai-partai yang pendirinya sudah tidak ada, salah satunya Golkar. Skema yang sedikit berbeda jika pendiri partai masih ada, seperti yang terjadi di PDIP atau Nasional Demokrat (Nasdem).
Lantas, siapa ketua partai terkaya di Indonesia? Apakah Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?
Melansir sejumlah sumber, ketua partai terkaya di Indonesia saat ini adalah Hary Tanoesoedibjo. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibyo juga dikenal sebagai bos Media Nusantara Citra atau MNC TV.
Pada 2022 lalu, kekayaan Hary Tanoe disebut-sebut mencapai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp22,4 triliun. Bukan hanya ketua partai terkaya, Hary Tanoesoedibyo dengan kerajaan bisnisnya juga masuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.
Di sisi lain, Airlangga Hartarto sebagai orang nomor satu di Golkar juga memiliki harta kekayaan yang tak kalah bersaing. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat kekayaan Airlangga sebesar Rp454.390.229.404. Harta tersebut dia laporkan pada 31 Desember 2022 dalam jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah ini tentu saja kalah jauh jika dibandingkan kekayaan Hary Tanoesoedibyo.
Kekayaan terbesar Airlangga pada delapan unit tanah dan bangunan dengan total nilai Rp113.977.496.224. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Jakarta, Bogor, Gianyar, Manado, bahkan negara tetangga, Australia. Di Gianyar, Bali, luas tanah Airlangga mencapai 3.400 m2. Bahkan di Manado luas tanah yang dia miliki mencapai 40.455 m2.
Namun demikian, Airlangga memperoleh rapor merah dari partai sekaligus menjadi sorotan publik setelah diduga kuat terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pekan lalu, dia mendapat panggilan dari Kejaksaan Agung terkait kasus ini.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sepakat Gabung Koalisi Perubahan, Benarkah?
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
