Pemerintah Diminta Perbaiki Data Masyarakat Miskin Agar Bantuan Tepat Sasaran

Suara.com - Pakar ekonomi Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menyebut, pemerintah perlu terus memperbaiki dan memperbarui data sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai 0 persen pada tahun 2024.

"Masih ada masalah dengan data yang perlu terus diperbaiki dan diperbarui untuk memastikan bahwa program penurunan tingkat kemiskinan yang akan dijalankan pemerintah dapat mencapai sasaran dengan tepat," kata Yusuf, Minggu (6/8/2023).

Pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada tahun 2024, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Melansir Antara, Yusuf beranggapan, keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan akan tergantung pada efektivitas dari tiga kebijakan besar pemerintah, yaitu kebijakan untuk mengurangi beban masyarakat, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan bahwa bantuan sosial sebesar Rp185,23 miliar telah terindikasi salah sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa saat ini ketepatan sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem telah meningkat setelah pemerintah membuat data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2022.

"Data ini berisi daftar penerima manfaat yang dapat diakses oleh seluruh kementerian dan lembaga," kata Nunung.

Dia menyebut bahwa sebanyak 27 kementerian dan lembaga telah menggunakan data tersebut untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Untuk memastikan tepat sasaran, data tersebut telah dikirim ke pemerintah daerah untuk diverifikasi dan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Hasil pemantauan di 10 wilayah yang menggunakan data P3KE menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan lebih baik," tambahnya.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun menjadi 1,12 persen pada Maret 2023 dari 1,74 persen pada September 2022.

Nunung menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem akan tetap berlanjut di tahun politik mendatang, termasuk program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENa) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para penerima manfaat.

"Kami juga akan melakukan evaluasi dan memastikan program ini berkelanjutan sehingga penerima manfaat tidak akan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, program ini harus didukung dengan pendampingan, penyediaan pasar, dan off taker," tambah Nunung.