Suara.com - Fenomena selingkuh tak hanya ada di kalangan artis saja, kehebohan ini telah menjalar ke Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini diketahui, setelah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatatkan laporan perselingkuhan di kalangan PNS.
Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir KASN mengungkapkan sebanyak 172 laporan perselingkuhan terjadi di kalangan PNS. Jumlah laporan itu merupakan 25% dari total laporan yang diterima KASN selama tiga tahun.
Menurut Asisten KASN Pangihutan Marpaung, perselingkuhan di kalangan PNS sebenarnya tidak diperbolehkan alias dilarang.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Akan tetapi, dalam aturan tersebut tidak menjelaskan secara gamblang makna dari perselingkuhan. Dalam beleid itu, pada pasal 14 ditetapkan bahwa PNS dilarang tinggal bersama tanpa ikatan suami-istri yang sah.
"Kalau di PP (nomor) 10 (tahun 1983) junto PP (nomor) 45 (tahun 1990) itu memang nggak ada istilah perselingkuhan. Adanya pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suami tanpa ikatan perkawinan yang sah," ujar Pangihutan dalam sebuah webinar, Rabu (30/8/2023).
Adapun, sanksi yang bisa dikenakan kepada PNS yang ketahuan selingkuh atau tinggal bersama tanpa ikatan resmi bisa mendapat hukuman disiplin berat. Sanksi itu termuat dalam Pasal 15 Ayat 1 PP tersebut.
"Jelas di sini PP (nomor) 10 (tahun 1983) junto PP (nomor) 45 (tahun 1990) konsekuensinya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat," imbuh Pangihutan.
Baca Juga: Uang 'Jajan' Perjalanan Dinas PNS RI ke Inggris Tembus Rp11,6 Juta Per Hari
