REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting tahap ke 2 hingga 3 bulan ke depan.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting serta menjaga stabilitas harga telur khususnya di tingkat peternak mandiri kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, usai mendampingi kunjungan kerja Presiden RI meninjau stok beras dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Dramaga dan Kelapa Gading.
Menurutnya, pendistribusian tahap kedua ini mulai dilakukan tanggal 11 September 2023 hari ini sampai dengan 3 bulan ke depan di 7 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat.
“Hari ini juga kita luncurkan bantuan tahap kedua untuk penanganan stunting. Tadi kita mulai dari Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten dan Kota Bogor, tepatnya di Desa Babakan Dramaga dan Kelurahan Katulampa, Bogor Timur. Setalah launching ini akan dilaksanakan penyaluran di 7 provinsi segera,” ujarnya ditulis Selasa (12/9/2023).
Pada launching tahap kedua ini, dilakukan penyaluran bantuan kepada 153 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor dan 85 KRS di Desa Babakan Dramaga, Kabupaten Bogor.
“Untuk Jawa Barat sendiri pada tahap kedua ini telah terdaftar 406.579 KRS. Untuk KRS paling banyak di wilayah Jawa tentunya, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,” ujarnya.
Frans menjelaskan, penyaluran bantuan penanganan stunting tahap kedua ini sama persis dengan tahap pertama, di mana bantuan akan disalurkan untuk 1,4 juta KRS di 7 provinsi.
“Sama dengan tahap pertama, masing-masing KRS akan menerima paket bantuan pangan 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir telur setiap bulan sampai 3 bulan ke depan. Anggarannya dari Badan Pangan Nasional kurang lebih sekitar 400 miliar,” jelasnya.
Selanjutnya, Frans berharap, program ini selain berkontribusi signifikan dalam penurunan angka stunting juga dapat berdampak positif dalam menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak mandiri kecil, baik peternak layer maupun broiler sebagai mana arahan Presiden.
“Dengan adanya program ini penyerapan telur dan daging ayam di peternak dapat dilakukan secara rutin dengan harga yang stabil karena kami membeli sesuai harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun harga market turun. Jadi ada jaminan menjaga harga mereka sudah tetap sesuai harganya,” terangnya.
“Kami juga komitmen bahwa sumber telur dan ayamnya diserap dari peternak mandiri bukan dari perusahaan besar. Kita bekerja sama dengan kelompok koperasi sekitar 50 lebih dan ratusan peternak sesuai dengan provinsinya Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Barat, dan NTT. Rata-rata merupakan peternak yang sudah bermitra sejak tahap pertama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Frans mengatakan, untuk menjaga kualitas produk dan keberlanjutan penyerapan, pihaknya melalui PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT Rajawali Nusindo member of ID FOOD turun langsung menyeleksi dan menyerap telur serta daging ayam ke para peternak.
“Saat ini kita lagi susun planning bersama Badan Pangan Nasional supaya (Program) ini berkelanjutan tidak putus, sehingga ada kepastian juga untuk keluarga risiko stunting serta peternaknya. Langkah ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem peternakan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi 2 Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, saat menghadiri launching dan penyerahan bantuan pangan penangan stunting tahap kedua di Kabupaten Bogor mengatakan, sama seperti tahap sebelumnya bantuan tahap kedua ini disalurkan berdasarkan data KRS yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Data tersebut setiap bulan di-update, sehingga data yang dipergunakan merupakan data yang sudah diperbaharui.
Ia juga menekankan, agar bantuan pangan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya khususnya bagi ibu hamil, balita, dan anak masa pertumbuhan.
TERPOPULER