Pembiayaan IKN Tidak Jelas, Faisal Basri Sebut Pemerintah Tidak Konsisten

Suara.com - Ekonom Faisal Basri melontarkan kritik tajam pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebut IKN sulit balik modal. Alasannya, proyek tersebut tidak memiliki rencana pembiayaan yang matang. Faisal Basri menyoroti soal ketidakjelasan skema pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun kemudian, pemerintah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen. Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.

Faisal Basri menilai hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak transparan dalam mengelola proyek strategis nasional. Ia juga mengingatkan bahwa proyek IKN harus melibatkan partisipasi publik yang memadai, termasuk melalui referendum. Ia menyarankan agar pemerintah menunda proyek IKN dan lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tak semulus kelihatannya. Para  investor menyatakan ragu berinvestasi di IKN. Beberapa alasan yang mencuat lantaran kawasan tersebut hanya memiliki sedikit penduduk, biaya logistik yang mahal, serta regulasi IKN yang berubah-ubah. 

Dari segi jumlah penduduk, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionl (PPN)/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengungkapkan, sedikitnya bakal ada 1,9 juta orang akan menjadi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penambahan jumlah penduduk tersebut, menurut Velix, secara bertahap akan terwujud pada 2045 sebagai rencana panjang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

"Desain kotanya, dalam konteks rencana induknya adalah sekitar 1,7 hingga 1,9 juta penduduk yang didesain untuk menempati wilayah di ibu kota," kata Velix dalam diskusi Kosadata pada Kamis (3/3/2022).

Terkait biaya logistik, Ketua umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelia Hartoto sempat menyatakan pemerintah bisa menurunkan biaya distribusi logistik.

Carmelia menuturkan, biaya distribusi yang tinggi dipengaruhi oleh infrastruktur dan regulasi yang ada. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi saat ini dinilai sudah memadai, hanya tata kelola perlu dibenahi.

Terakhir, terkait regulasi investasi di IKN Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pernah menyoroti konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan.

Terlebih, pemerintahan Joko Widodo akan berakhir pada 2024 mendatang. Para pengusaha mengkhawatirkan pergantian pemerintahan juga akan mempengaruhi kebijakan. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika setiap pergantian pemerintahan akan berimbas pada pergantian kebijakan di Indonesia. 

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni