Suara.com - Kasus warga terinfeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Cilegon, Provinsi Banten, tercatat terus menurun meski hidup berdekatan dengan PLTU Suralaya.
Data Dinas Kesehatan Cilegon, ada sebanyak 22.927 temuan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 434.896 penduduk Cilegon. Data tersebut dihimpun sejak Januari hingga Oktober 2020. Data tersebut menjelaskan penurunan bila dibandingkan kasus ISPA 2019, yaitu 49.437 kasus.
Data tersebut diperkuat oleh oleh Taswi, warga lingkungan Semboja, Suralaya, Cilegon, Provinsi Banten. Dia menegaskan bahwa penyakit seperti gangguan pernafasan dan batuk itu muncul lantaran perubahan cuaca serta bukan karena efek polutan dari pembangkitan listrik.
"Saya pernah batuk, tapi tidak sering. Itu karena prubahan cuaca. Bukan karena efek dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya. Saya sudah hidup disini lebih dari 33 tahun. Dan saya dan keluarga baik-baik saja," ujar Taswi yang dikutip, Kamis (21/9/2023).
Menurut Taswi, warga RT03/RW04 Kelurahan Suralaya tidak terpengaruh terhadap adanya PLTU yang memproduksi listrik di sekitar lingkungannya. Diketahui, Taswi hidup berdampingan dengan PLTU tersebut pada radius kurang dari 1 kilometer.
"Pernah batuk, tapi itu saat perubahan cuaca biasa," imbuh dia.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Cilegon mengatakan Cilegon ini kota industri banyak asap. "Namun itu tidak signifikan berakibat pada ISPA," bebernya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan emisi PLTU Suralaya menunjukkan tren baik yang artinya masih di bawah Baku Mutu Ambien (BMA) yang ditetapkan pemerintah.
Emisi PLTU Suralaya sudah terkonsentrasi hanya di sekitar kawasan pembangkitan menyusul diterapkannya teknologi berbasis tinggi. Rata-rata PLTU sudah dipasang Electrostatic Precipitator atau yang sering disebut ESP. Hasil efisiensi penyaringan abu dengan ESP dapat mencapai 99,5%.
Baca Juga: Puskepi: Publik Jangan Salah Kaprah, Kerugian Negara Rp 14,2 T dari Polusi Udara Masih Asumsi
