Suara.com - Undan-Undang ASN 2023 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 membawa angin segar bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hak-hak PPPK dalam UU ASN kini tak ada bedanya dengan ASN.
Melansir sejumlah sumber, kesetaraan hak dan kewajiban antara PPPK dan ASN ini diatur dalam Pasal 21 UU ASN. Pasal ini berlaku untuk PPPK maupun ASN, sehingga keduanya tak memiliki perbedaan dalam menjalankan kewajiban dan penerimaan hak. Berikut adalah rincian yang tertera dalam pasal 21 tersebut.
Pasal 21
(1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materil dan/atau nonmateriel.
(2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penghasilan;
b. penghargaan yang bersifat motivasi;
c. tunjangan dan fasilitas;
d. jaminan sosial;
e. lingkungan kerja;
f. pengembangan diri; dan
g. bantuan hukum.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. gaji; atau
b. upah.
(4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. finansial; dan/atau
b. nonfinansial.
(5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
b. tunjangan dan fasilitas individu.
(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan hari tua.
(7) Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa:
a. fisik; dan/atau
b. nonfisik.
TERPOPULER
