Suara.com - Semua orang pastinya sudah mengetahui, untuk bertarung di Pilpres setiap calon presiden atau capres butuh modal besar supaya bisa menduduki kursi tertinggi negara sebagai Presiden.
Dilansir dari kanal YouTube The Overpost, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil menyebutkan dana kampanye presiden bisa mencapai Rp 8 triliun.
Sementara Fahri Hamzah juga pernah menyebut, untuk menjadi Capres sang calon musti menggelontorkan uang sekitar Rp 5 triliun.
"Dana kampanye digunakan untuk sewa tempat, billboard, biaya logistik tim kampanye, produksi barang kampanye, promosi media, bayaran influencer sosial media, dan pembagian amplop," dikutip dari kanal YouTube The Overpost, Jumat (20/10/2023).
Diketahui, jika sang capres terpilih, gaji bulanan dan tunjangan yang nantinya diterima hanya Rp 63 juta sebulan, jauh lebih kecil dari investasi kampanyenya yang mencapai triliunan rupiah.
Dengan gaji di kisaran angka tersebut, sangat mustahil sang calon capres bisa balik modal.
Jika hal tersebut mustahil dilakukan sang capres, lantas dari mana sang capres musti menyiapkan uang triliunan rupiah yang harus digelontorkan untuk membiayai kampanyenya.
Lumrah diketahui bahwa dana kampanye biasanya berasal dari partai atau individu dengan kepentingan khusus yang sejalan dengan kandidat presiden.
Partai atau individu yang memiliki keyakinan terhadap kandidat presidennya akan secara royal ikut menggelontorkan uangnya guna memuluskan sang kandidat menjadi Presiden.
Baca Juga: Berbeda dengan Puan, Ganjar Yakin Presiden Jokowi Masih Beri Dukungan Untuknya
Memang tidak semua pemodal baik itu partai atau individu yang mendukung calon presiden memiliki motif jahat, beberapa mungkin hanya mencari kepastian hukum untuk bisnis mereka.
Legal certainty bermanfaat untuk bisnis, termasuk mencegah perubahan penggunaan lahan. Pendanaan kampanye presiden seringkali berasal dari individu atau entitas dengan kepentingan bisnis.
