Suara.com - Sejumlah karyawan Google telah mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyoroti dugaan adanya standar ganda di perusahaan terkait kebebasan berekspresi terkait konflik antara Israel dan Palestina.
Surat tersebut mengutuk tindakan kebencian, pelecehan, dan pembalasan terhadap karyawan Muslim, Arab, dan Palestina di Google.
Para penandatangan surat, yang memilih untuk tetap anonim karena takut pembalasan, menuntut agar para pimpinan, termasuk CEO Sundar Pichai, secara terbuka mengutuk tindakan yang mereka sebut sebagai "genosida yang sedang berlangsung dengan cara yang paling keras."
Selain itu, mereka mendesak pembatalan Project Nimbus, sebuah kesepakatan senilai $1,2 miliar untuk memasok kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih lainnya kepada militer Israel.
Para penulis surat mengklaim bahwa mereka, sebagai karyawan yang beragam dari berbagai latar belakang, merasa perlu untuk menghadapi kebencian dan pembalasan yang mereka alami di tempat kerja.
Dikutip via New York Times, surat tersebut merinci contoh perilaku yang dianggap tidak pantas, termasuk tuduhan terhadap warga Palestina, penggunaan kata-kata merendahkan, dan upaya untuk memboikot bantuan bagi warga sipil Palestina.
Para karyawan juga mengkritik manajemen Google yang dinilai "berpangku tangan" dalam menanggapi kasus-kasus ini dan bahkan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dengan pertanyaan dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang menyatakan simpati terhadap Palestina.
Terkait hal ini, manajemen Google menyampaikan, situasi tersebut hanya melibatkan sejumlah kecil karyawan perusahaan dan tidak mewakili keseluruhan.
Ketegangan yang meningkat pada bulan lalu seiring konflik Israel-Palestina telah memunculkan kembali kritik terhadap keterlibatan Google dalam Proyek Nimbus.
Baca Juga: Lansia Gaza Dijadikan Bahan Konten Pencitraan Tentara Israel, Berakhir Ditembak Usai Difoto
Pada tahun 2021, pekerja Google dan Amazon menyampaikan surat terbuka serupa, menyerukan agar perusahaan mereka mundur dari kesepakatan tersebut, yang dianggap dapat membuka peluang pengawasan dan pengumpulan data yang melanggar hukum terhadap warga Palestina. Surat yang dirilis saat ini mencerminkan pandangan yang serupa.
