Begini Kabar Terbaru Soal Relokasi Warga Rempang

Suara.com - Pemerintah terus melakukan relokasi atau pemindahan para warga Rempang, Kepulauan Riau. Tercatat, sebanyak 961 Kepala Keluarga (KK) tercatat akan direlokasi ke Tanjung Banon dari wilayah Rempang Eco City.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya akan menggunakan pendekatan secara persuasif serta mengedepankan dialog agar masyarakat yang mau untuk pindah dari Rempang. Cara ini juga agar warga betul-betul memahami manfaat proyek PSN ini dan pemerintah bisa memahami aspirasi warganya.

"Pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus memperhatikan hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan Rempang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dua arah," ujar Rudi yang dikutip Jumat (17/11/2023)

Rusun BP Batam Kabil yang direncanakan sebagai tempat relokasi warga Rempang [suara.com/ist]

Badan Pengusahaan (BP) Batam juga telah memindahkan sebanyak 73 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Proyek Rempang Eco City ke lokasi relokasi sementara di Batam. Warga yang dipindahkan itu sebelumnya menempati lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) yakni ke Tanjung Banon, Pulau Rempang.

Keseluruhan warga yang bergeser adalah yang menempati lokasi APL, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidul dan Kehutanan LHK) Nomor 272/2018.

Sedangkan, sebanyak 73 KK yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang telah menempati hunian sementara di Batam. Jumlah tersebut kembali bertambah menyusul bergesernya dua KK asal Desa Sembulang Tanjung, Jumat (3/11/2023).

Data dari BP Batam, Pulau Rempang memiliki populasi penduduk sebanyak 7.512 jiwa. Tersebar di areal seluas 1.583 hektar.

Sementara, Wakil Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Syamsu Rizal mengatakan, sebenarnya warga Rempang menyambut baik proyek Rempang Eco City. Rempang, menurut Rizal, butuh investasi agar bisa maju secara ekonomi seperti Batam dan daerah lainnya.

"Memang belum semua warga ikut mendaftar program relokasi, tapi mereka bukan menolak, cuma masih ragu, butuh kepastian, baik menyangkut besaran uang ganti rugi, status tanah yang akan diberikan termasuk sertifikat," kata Rizal.