Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sekitar 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam menyatakan bersedia dipindahkan ke Tanjung Banun.
Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan sosialisasi terhadap warga yang masih belum mau direlokasi dengan memberikan kepastian masa depan kepada warga Pulau Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengapresiasi kerja Menteri Bahlil yang terjun langsung ke masyarakat untuk berdialog meyakinkan warga Pulau Rempang untuk direlokasi tanpa ada paksaan atau intimidasi seperti yang telah terjadi di awal.
Sarmuji meminta pemerintah konsisten dan berkomitmen terhadap warga yang sudah menerima direlokasi untuk membayar ganti rugi kepada warga sesuai hasil kesepakatan.
“Bagus jika saat ini sudah ada persetujuan 70 persen warga Rempang untuk dipindah secara sukarela dengan kompensasi yang disepakati,” kata Sarmuji ditulis Senin (9/10/2023).
Dikatakan Sarmuji, Kementerian Investasi sebagai leading sector juga harus memastikan masa depan warga Pulau Rempang, terkait dengan keikutsertaan mereka dalam proyek Rempang Eco City ini.
Masa depan yang dimaksud politisi Partai Golkar ini bukan hanya lapangan kerja, tetapi masuknya infrastruktur pendukung bagi warga, baik itu jalan, rumah sakit, listrik hingga air bersih dan lainnya.
“Ke depan harus dipastikan bahwa investasi yang masuk ke Pulau Rempang dapat dinikmati maksimal oleh penduduk setempat. Bukan hanya soal tenaga kerja tetapi fasilitas umum untuk warga juga harus diperhatikan dengan baik,” ucapnya.
Belajar dari wilayah-wilayah lain, politisi asal Jawa Timur VI ini mengingatkan pemerintah bahwa aksi protes atau perlawanan warga lokal terhadap investasi karena mereka (warga) tidak dilibatkan dan hanya menjadi penonton.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Emak-emak Warga Rempang Belum Mau Pindah
Untuk itu, komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat para proyek investasi harus dipastikan terealisasi.
“Jangan sampai 10 tahun ke depan warga asli Rempang hanya jadi penonton saja atau hanya mendapatkan jatah sedekah saja,” ungkapnya.
Sarmuji pun menyinggung soal sebagian warga yang masih menolak untuk direlokasi akan sendirinya ikut jumlah warga yang mau direlokasi, karena jumlah warga yang mau direlokasi lebih banyak dan pemerintah memastikan masa depan mereka.
“Untuk yang tiga puluh persen sisanya, mereka akan ikut yang tujuh puluh persen tadi jika janji-janji kompensasi terealisasi,” jelasnya.
Sarmuji pun mengingatkan pemerintah agar janji-janji mereka kepada warga Pulau Rempang secepatnya dipenuhi demi lancarnya investasi pengembangan Rempang Eco City yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023 itu..
“Ini soal rasa yakin yang hanya bisa didapat dengan memenuhi apa yang sudah dijanjikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan warga Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk bergeser sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco City. Tercatat sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati kampung tersebut.
Dari jumlah tersebut, 70 persen KK sudah bersedia bergeser, namun sebagian masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun belum lama ini, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Sekurangnya, ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut.
Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.
Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3.
Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.
"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tuturnya.
Soal kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.
"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya Rp 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada Rp 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.
