Infografis
Suara.com - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto telah memiliki strategi untuk menguatkan kinerja penegak hukum di dalam negeri. Salah satunya, dengan memperbaiki seluruh kehidupan para hakim-hakim pengadilan di dalam negeri.
Menurut Menteri Pertahanan itu, dengan langkah itu bisa membuat hakim tak terpengaruh oleh pihak ketiga, ketika tengah menangani sebuah kasus.
"Saya berkomitmen untuk memperkuat itu (independensi hakim), mana kala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia,"ujarnya dalam Debat Pertama Capres 2024, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023) kemarin.
"Semua pekerja di sekitar pengadilan, semua penegak hukum saya perbaiki kualitas hidupnya, gaji diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi," tambah dia.
Terlepas dari hal itu, seperti posisi aparatur sipil negara (ASN) lainnya, para hakim mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya. Adapun, besaran gaji dan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Sesuai PP 94/2012 itu, para hakim akan mendapatkan pendapatan yang terdiri dari terdiri, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.
Dalam hal ini, gaji pokok hakim mengikuti gaji pokok PNS golongan IIIA yang mana masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2.064.100 per bulan hingga tertinggi Rp Rp 4.294.100 untuk masa kerja 32 tahun.
Sementara, gaji tertinggi hakim sama dengan golongan IV E PNS yang sebesar Rp 4.978.000 per bulan. Selain itu, hakim juga mendapatkan tunjangan yang nilainya berbeda-beda, tergantung dari kelas jabatan.
Adapun berikut rincian tunjangan hakim di Indonesia saat ini:
Baca Juga: Pakar Ekonomi Digital Nilai Hadirnya Tiktok Shop Berpotensi Langgar Permendag 31
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Kelas II
