Suara.com - Calon presiden 01, Anies Baswedan berjanji akan merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jika ia terpilih jadi presiden.
Menurut dia, omnibus law justru menyebabkan penderitaan bagi sejumlah kelompok pekerja, terutama bagi mereka yang bekerja dengan sistem kemitraan atau outsourcing.
Anies juga menyebut, masalah omnibus law ada pada dampak signifikan yang dirasakan oleh kelompok pekerja dengan pola kemitraan ini akibat adanya omnibus law.
"Masalah pekerja outsourcing adalah salah satu bukti bahwa omnibus law ini bermasalah," ujar Anies saat berbicara dalam acara Desak Anis dan Slepet Imin di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (29/1/2024).
Selain itu, ia juga mengatakan, omnibus law terjadi karena setiap pembuatan kebijakan selalu bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Menurutnya, pola aturan seperti ini menjadikan omnibus law menjadi kontroversial dan melanggar prinsip keadilan.
"Adanya hubungan antara kewenangan pusat, provinsi, dan daerah yang semuanya diserahkan kepada pusat, namun dalam implementasinya justru menimbulkan banyak masalah," paparnya.
Selama tiga tahun penerapan omnibus law, kata dia, banyak hal yang perlu diperbaiki. "Selain masalah yang terkait dengan hubungan industrial, terdapat aspek-aspek lain di dalamnya yang perlu diperbaiki," tambah Anies.
Sementara itu, Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, menambahkan bahwa omnibus law perlu direvisi karena hingga saat ini belum terlihat manfaat yang didapat setelah aturan tersebut disahkan.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, juga mengakui bahwa partainya turut berkontribusi dalam pengesahan omnibus law, namun dia menegaskan bahwa aturan tersebut akan menjadi prioritas utama untuk direvisi jika terpilih nanti. "Omnibus law termasuk dalam prioritas untuk direview," tegasnya.
Baca Juga: Ungkap Upaya Hipnotis Menang Pilpres Satu Putaran, Cak Imin Sindir Kubu Prabowo?
