Lobi Investor Asing, Bos Danantara Pede IHSG Rebound Besok

Suara.com - CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, merasa percaya diri bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa terus menghijau pada perdagangan, Senin 2 Februari 2026 besok.

Keyakinan ini, setelah dirinya melobi-lobi para investor global. Rosan bilang, pelaku pasar telah memahami kondisi pasar modal RI, karena pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya untuk melakukan reformasi.

"Kalau reformasi dijalankan, mereka akan semakin confidence dengan pasar kita. Tapi dengan aksi yang kita lakukan beberapa hari ini mereka juga meresponnya sangat positif," ujarnya saat ditemyi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).

"Jadi Insha Allah, saya yakin hari Senin dan berikutnya pasar modal kita akan rebound dan akan berjalan dengan baik," sambungnya.

Rosan menyebut, permintaan investor asing saat ini, salah satunya menurunkan ambang batas atau treshold keterbukaan data investor di pasar modal.

Saat ini, BEI masih menerapkan ambang batas pasar modal sebesar 5 persen. Padahal, di negara lain ketentuan treshold hanya mencapai 1-2 persen.

"Mereka menginginkan bahwa kalau sekarang kan yang perlu dibuka. Investornya itu kalau di atas 5 persen. Nah, mereka bilang kalau bisa itu diturunkan, tidak hanya di batas 5 persen karena saya lihat di beberapa negara seperti India 1 persen, yang (negara) lain 2 persen, 1 persen. Nah, mereka ingin itu juga diturunkan," ucapnya.

Pertemuan dengan MSCI

Sebelumnya, Rosan membocorkan pembahasan yang akan dibicarakan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Untuk diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertemu dengan pihak MSCI mengenai pasar modal Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola.

"Investor menilai kebijakan peningkatan free float saham menjadi 15 persen sebagai sinyal kuat perbaikan likuiditas dan keterbukaan pasar, yang selama ini menjadi perhatian utama MSCI," bebernya.

Selain itu, MSCI juga meminta Indonesia mengenai penurunan ambang batas keterbukaan kepemilikan saham besar yang saat ini berada di atas 5 persen. Menurut Rosan, di sejumlah negara seperti India dan pasar berkembang lain, batas tersebut berada di kisaran 1–2 persen. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi distorsi harga saham.

"Dengan keterbukaan yang lebih rendah, aksi pembentukan harga yang tidak wajar akan semakin sulit karena seluruh pergerakan investor dapat terdeteksi," pungkasnya.